Suarabersama – Besarnya aktivitas ekonomi informal di Indonesia menjadi perhatian dalam upaya memperkuat fondasi perekonomian nasional. Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, memperkirakan nilai aktivitas ekonomi yang belum tercatat secara formal mencapai sekitar Rp10.000 triliun.
Pernyataan tersebut disampaikan Hashim dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin di Jakarta, Kamis (29/10/2026). Ia menyebut sekitar 35–40 persen kegiatan ekonomi Indonesia belum tercatat, merujuk pada estimasi Bank Dunia.
Aktivitas tersebut antara lain berasal dari transaksi tunai dalam berbagai kegiatan usaha, mulai dari jasa perorangan, warung makan, hingga usaha kecil yang belum memiliki pencatatan keuangan secara memadai. Kondisi ini menunjukkan besarnya peran sektor informal dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
Potensi tersebut membuka ruang bagi pemerintah untuk memperkuat sistem pendataan dan mendorong pelaku usaha melakukan pencatatan transaksi secara bertahap. Dengan administrasi usaha yang lebih baik, pelaku ekonomi informal juga berpeluang memperoleh akses lebih luas terhadap pembiayaan, perlindungan, dan program pemberdayaan pemerintah.
Meski demikian, estimasi Rp10.000 triliun tidak dapat langsung ditambahkan ke PDB nasional. Sebab, Badan Pusat Statistik (BPS) telah memperhitungkan sebagian aktivitas informal melalui survei dan estimasi statistik. Penghitungan tambahan harus dilakukan melalui metode yang sesuai agar tidak terjadi pencatatan ganda.
Penguatan pencatatan ekonomi informal diharapkan dapat membantu pemerintah memahami aktivitas ekonomi masyarakat secara lebih menyeluruh. Langkah tersebut sekaligus menjadi peluang memperluas basis penerimaan negara secara adil tanpa menghambat perkembangan usaha mikro dan kecil.
Tanggapan
0Belum ada tanggapan. Jadilah yang pertama menulis.