Suarabersama – Pemerintah terus memperkuat efisiensi pengelolaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya tetap memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut penyerapan anggaran MBG pada 2026 ditargetkan tidak melebihi Rp240 triliun.
Bahkan, Purbaya memperkirakan realisasi anggaran dapat berada di bawah Rp200 triliun apabila langkah efisiensi yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) berjalan optimal.
Menurut Purbaya, penyesuaian tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan anggaran negara digunakan secara efektif. Sebelumnya, kebutuhan anggaran MBG diperkirakan mencapai Rp330 triliun, kemudian mengalami penyesuaian menjadi Rp270 triliun dan maksimal Rp240 triliun.
Penurunan tersebut menunjukkan adanya ruang efisiensi tanpa harus menghilangkan tujuan utama program. Pemerintah justru berupaya memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi penerima program.
Untuk memperkuat pengawasan, Kementerian Keuangan juga akan membantu BGN melakukan pemantauan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Pemantauan dilakukan melalui perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan di daerah.
Langkah pengawasan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelaksanaan MBG sekaligus mencegah penggunaan anggaran yang tidak efisien.
Purbaya juga menyebut efisiensi dan pemanfaatan teknologi dapat menjadi faktor penting untuk menekan kebutuhan anggaran pada periode berikutnya. Dengan demikian, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara keberlanjutan program prioritas dan tata kelola keuangan negara yang prudent.
Kebijakan tersebut memperlihatkan komitmen pemerintah untuk memastikan Program MBG tetap berjalan dengan pengelolaan anggaran yang semakin terukur, efisien, dan tepat sasaran.
