Cegah Konflik Sejak Awal, Kemenag Kembangkan Sistem Deteksi Kerawanan Keagamaan

Bagikan
Cegah Konflik Sejak Awal, Kemenag Kembangkan Sistem Deteksi Kerawanan Keagamaan
Foto: istimewa

Suarabersama.com – Kementerian Agama (Kemenag) terus memperkuat upaya menjaga kerukunan umat beragama melalui pendekatan pencegahan dini. Langkah tersebut dilakukan dengan mengenali berbagai gejala dan potensi persoalan sejak awal agar tidak berkembang menjadi konflik terbuka di tengah masyarakat.

Pentingnya deteksi dini tersebut disampaikan Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kemenag, M. Adib Abdushomad, dalam pemaparan bertajuk Kota Toleran sebagai Fondasi Demokrasi dan Pembangunan Inklusif pada Pleno I Konferensi Kota Toleran (KKT) II di Mimika Sport Complex (MSC), Kabupaten Mimika, Minggu (15/11/2026).

Dalam kesempatan itu, Adib memperkenalkan Early Warning System (EWS) SI-RUKUN sebagai salah satu program prioritas Kemenag untuk mendeteksi potensi konflik sosial yang berkaitan dengan persoalan keagamaan.

Menurutnya, pola penanganan kerukunan perlu diarahkan dari pendekatan reaktif-kuratif menjadi proaktif-preventif. Artinya, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus mampu mengidentifikasi persoalan serta mengambil langkah penyelesaian sebelum konflik berkembang lebih luas.

Adib mengibaratkan konflik seperti fenomena gunung es. Persoalan yang terlihat dan dilaporkan ke publik hanya sebagian kecil dari kondisi sebenarnya. Sementara itu, berbagai ketegangan yang belum terdeteksi dapat berkembang menjadi konflik lebih besar apabila tidak segera ditangani.

Melalui EWS SI-RUKUN, berbagai gejala tersebut diharapkan dapat dikenali lebih cepat sehingga upaya pencegahan dan penyelesaian dapat dilakukan sebelum memasuki tahap eskalasi.

EWS SI-RUKUN Memiliki 40 Indikator Deteksi Konflik

Sistem EWS SI-RUKUN dilengkapi 40 indikator yang terbagi dalam tiga dimensi utama, yaitu internal agama, eksternal agama, serta hubungan agama dan negara.

Dimensi internal agama mencakup persoalan sengketa tempat ibadah dan aliran yang dianggap menyimpang. Sementara itu, dimensi eksternal agama meliputi intoleransi, ujaran kebencian, diskriminasi atau eksklusivitas, serta pelecehan simbol agama.

Adapun dimensi hubungan agama dan negara mencakup polarisasi sosial berbasis agama, politisasi agama, dan berbagai persoalan lainnya.

Pemantauan dilakukan melalui lima tahapan kerawanan, yakni laten atau tersembunyi, persepsi atau mulai disadari, manifes atau gejala mulai terlihat, eskalasi atau meningkatnya ketegangan, hingga krisis atau konflik terbuka.

Selain itu, sistem ini menerapkan mekanisme validasi secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga pusat. Setiap laporan akan diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing tingkatan.

Dengan mekanisme tersebut, laporan potensi konflik tidak hanya dikumpulkan sebagai data, tetapi juga menjadi dasar untuk melakukan verifikasi, merumuskan solusi, dan menentukan langkah mitigasi.

Kemenag Catat 269 Laporan Potensi Konflik hingga Oktober 2026

Berdasarkan data nasional dalam pemaparan Kemenag, selama periode Mei hingga Oktober 2026 tercatat sebanyak 269 laporan potensi konflik keagamaan dari seluruh provinsi. Laporan tersebut dihimpun melalui penyuluh dan verifikator secara berjenjang.

Dari total laporan tersebut, sebanyak 152 laporan atau 56,5 persen telah diselesaikan. Sementara itu, 105 laporan atau 39 persen masih dalam proses penyelesaian dan 12 laporan atau 4,5 persen dinyatakan ditolak.

Berdasarkan tingkat kerawanannya, terdapat 129 laporan pada fase laten, 57 laporan fase persepsi, 52 laporan fase manifes, 17 laporan fase eskalasi, dan 14 laporan fase krisis.

Data tersebut menunjukkan sebagian besar potensi persoalan masih berada pada tahap awal. Kondisi ini menjadi alasan penting untuk memperkuat sistem deteksi dini agar persoalan dapat diselesaikan sebelum berkembang menjadi konflik terbuka.

Adapun persoalan yang paling banyak dilaporkan meliputi konflik kepemilikan rumah ibadah sebanyak 34 laporan, konflik penggunaan rumah ibadah 30 laporan, doktrin penyimpangan ajaran 25 laporan, konflik perizinan rumah ibadah 25 laporan, serta pelarangan beribadah sebanyak 21 laporan.

Kerukunan Dibangun melalui Sikap Saling Mendengarkan

Adib menegaskan bahwa kerukunan umat beragama tidak cukup diwujudkan melalui pidato maupun kegiatan seremonial. Lebih dari itu, diperlukan kesabaran, ketulusan dalam memberikan pelayanan, serta keterbukaan untuk mendengarkan kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan pandangan.

“Kerukunan itu bukan dibangun dari pidato megah atau mimbar besar, tapi dari keberanian untuk mendengar yang berbeda,” demikian pesan yang disampaikan dalam materi presentasinya.

Ia juga mengingatkan bahwa menjaga kerukunan membutuhkan konsistensi dan ketelatenan dari seluruh elemen masyarakat. Upaya merawat hubungan antarumat beragama harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya ketika konflik mulai muncul.

“Lebih baik merawat daripada mengobati. Lebih baik memelihara kerukunan sebelum terjadinya konflik daripada baru sadar kerukunan setelah konflik memakan korban,” ungkap Adib.

Melalui penguatan EWS SI-RUKUN, Kemenag berharap potensi konflik keagamaan dapat dikenali dan ditangani lebih awal. Pendekatan preventif ini diharapkan mampu memperkuat toleransi, menjaga persatuan, serta menjadikan kerukunan sebagai fondasi demokrasi dan pembangunan yang inklusif. //anna

Lebih banyak dari IDEOLOGI

Tanggapan

0

Tulis tanggapan

Email tidak ditampilkan. Redaksi meninjau setiap tanggapan sebelum terbit.

Berapa 3 + 7?

Hitung jawaban ini agar tanggapan tidak dianggap spam.

Belum ada tanggapan. Jadilah yang pertama menulis.