Jakarta, suarabersama.com — Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak cukup dinilai dari jumlah fasilitas dan layanan yang tersedia. Warga juga perlu dilibatkan dalam merancang, menjalankan, dan mengevaluasi kebijakan yang memengaruhi kesehatan mereka.
Gagasan itu menjadi salah satu pokok Model Ideologi Kesehatan berbasis Pancasila yang diluncurkan Indonesia Health Development Center (IHDC). Model tersebut mengusulkan pergeseran menuju paradigma sehat dan menjadikan partisipasi masyarakat sebagai salah satu ukuran keberhasilan kebijakan. Media Indonesia
Usulan ini patut didukung karena masalah kesehatan sering berhubungan dengan keadaan di luar ruang pemeriksaan—seperti lingkungan, pendidikan, gizi, dan kondisi ekonomi. Program yang dirancang tanpa memahami kebutuhan warga berisiko tidak menjawab persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.
Namun, partisipasi harus berarti lebih dari sekadar mengundang warga ke pertemuan atau meminta mereka mengisi survei. Masyarakat perlu mendapat ruang untuk menyampaikan kebutuhan, ikut menentukan prioritas, dan mengetahui bagaimana masukan mereka memengaruhi keputusan.
Nilai Pancasila dalam kebijakan kesehatan akan terasa ketika keadilan dan gotong royong hadir dalam praktik. Menempatkan warga sebagai pelaku dapat menjadi langkah penting, selama pemerintah menyediakan mekanisme yang terbuka dan memastikan suara kelompok yang paling terdampak ikut diperhitungkan.(KH)





Tanggapan
0Belum ada tanggapan. Jadilah yang pertama menulis.