Pemerintah Usut Kekerasan di Pidie, Masyarakat Diminta Jaga Perdamaian Aceh

JAKARTA, suarabersama.com – Pemerintah memastikan akan mengusut secara menyeluruh insiden kekerasan yang terjadi di Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh. Peristiwa yang menewaskan seorang warga sipil dan menyebabkan belasan orang terluka tersebut menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi mengganggu stabilitas dan perdamaian di Aceh.

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto menegaskan, setiap tindakan aparat negara harus dilakukan sesuai ketentuan hukum dan menghormati hak asasi manusia (HAM). Penggunaan kekuatan, menurutnya, juga harus memperhatikan prinsip kebutuhan dan proporsionalitas.

“Setiap tindakan aparat negara harus dilaksanakan berdasarkan hukum, menghormati hak asasi manusia, serta mengedepankan prinsip kebutuhan dan proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan,” kata Mugiyanto.

Ia menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban meninggal dunia serta berharap warga yang mengalami luka-luka mendapatkan perawatan medis secara maksimal.

Mugiyanto juga meminta proses penyelidikan berjalan secara objektif, transparan, dan menyeluruh. Langkah tersebut diperlukan untuk mengungkap kronologi kejadian, memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta memberikan kepastian hukum bagi korban dan keluarganya.

Menurut dia, perbedaan pandangan mengenai pengibaran bendera Aceh semestinya diselesaikan melalui dialog dan mekanisme hukum, bukan dengan tindakan kekerasan yang membahayakan keselamatan masyarakat.

Ia menekankan bahwa pemenuhan hak korban, termasuk akses terhadap keadilan dan pemulihan, harus menjadi bagian penting dalam penanganan kasus tersebut.

Pemerintah Koordinasikan Penanganan

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra juga menyatakan keprihatinannya atas insiden di Kecamatan Tiro. Ia memastikan pemerintah telah sepakat untuk melakukan penyelidikan guna mengetahui secara jelas penyebab dan rangkaian peristiwa tersebut.

“Kami sangat prihatin dengan insiden di Tiro, Kabupaten Pidie dengan tewasnya satu orang dan kita betul-betul sangat prihatin dengan keadaan ini,” ujar Yusril.

Yusril mengatakan telah berkomunikasi dengan Panglima TNI dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan untuk membahas perkembangan kejadian tersebut. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Pangdam Iskandar Muda serta kementerian terkait dalam mencari penyelesaian atas polemik pengibaran bendera Aceh.

Ia berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui dialog dan jalur hukum sehingga tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.

Sementara itu, TNI Angkatan Darat menyatakan telah mengupayakan komunikasi dan mediasi sebelum penertiban bendera dilakukan. Berdasarkan laporan yang disampaikan, insiden tersebut mengakibatkan satu warga meninggal dunia, 13 warga mengalami luka-luka, serta enam personel TNI turut terluka.

Pemerintah mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Proses penyelidikan diharapkan dapat mengungkap fakta secara terbuka sekaligus memastikan pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat.

Perdamaian Aceh yang telah dibangun melalui proses panjang merupakan kepentingan bersama. Karena itu, penyelesaian insiden di Pidie diharapkan dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai hukum tanpa mengorbankan keselamatan masyarakat maupun stabilitas daerah. (kls)