Suarabersama – Pemerintah terus mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) untuk mendukung kepentingan strategis nasional. Salah satu langkah tersebut diwujudkan melalui pengalihan status penggunaan 102 bidang tanah bekas pertambangan batu bara seluas 137,1 hektare di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk mendukung fasilitas dan operasional Grup 4 Komando Pasukan Khusus (Kopassus).
Pengalihan aset dengan nilai perolehan mencapai Rp70,68 miliar tersebut ditandai melalui penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) di Jakarta. Proses ini melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, Kemhan, serta PT Multi Harapan Utama (MHU) selaku perusahaan yang sebelumnya mengelola wilayah pertambangan.
Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian ESDM, Rakhmawati, menyampaikan bahwa penyerahan aset tersebut merupakan bentuk sinergi antarkementerian dan lembaga dalam mendukung kedaulatan serta keamanan negara.
Menurutnya, keberlanjutan dan ketahanan energi memiliki peran penting dalam menunjang keamanan nasional, terutama bagi Indonesia yang memiliki wilayah kepulauan luas dan kawasan strategis yang perlu dijaga.
Pengalihan status penggunaan aset tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 260/MK/KN/2026 tertanggal 26 Agustus 2026. Dengan penandatanganan BAST, tanggung jawab penggunaan dan pemanfaatan lahan beralih kepada Kemhan untuk menunjang tugas dan fungsi Kopassus.
Presiden Direktur PT Multi Harapan Utama, Kemal Djamil Siregar, menyatakan bahwa aset yang berasal dari kegiatan usaha pertambangan juga dapat memberikan manfaat lebih luas apabila dimanfaatkan untuk kepentingan nasional.
Komandan Grup 4 Kopassus Brigjen TNI Suharma Zunam turut mengapresiasi kolaborasi pemerintah dan dunia usaha dalam proses pengalihan tersebut. Pemanfaatan lahan diharapkan dapat mendukung kebutuhan fasilitas serta pelaksanaan tugas satuan.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan aset negara memiliki nilai guna yang optimal. Melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemanfaatan lahan eks tambang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan pertahanan, keamanan, dan kepentingan strategis Indonesia.
Tanggapan
0Belum ada tanggapan. Jadilah yang pertama menulis.