Suarabersama – Proses hukum terhadap Bupati Pati nonaktif Sudewo menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen terhadap pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, JPU KPK mengajukan tuntutan 8 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp300 juta.
Selain pidana pokok, jaksa juga meminta pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun setelah terdakwa menyelesaikan pidana pokoknya. Menurut jaksa, tuntutan tersebut mengacu pada ketentuan pidana tambahan dalam aturan pemberantasan tindak pidana korupsi dan ketentuan hukum yang berlaku.
Perkara ini memperlihatkan bahwa mekanisme penegakan hukum tetap berjalan terhadap pejabat publik ketika terdapat dugaan tindak pidana. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga agar jabatan pemerintahan digunakan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Penguatan integritas aparatur pemerintahan juga menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan. Dengan proses hukum yang transparan dan sesuai ketentuan, pemerintah bersama lembaga penegak hukum dapat terus membangun kepercayaan publik terhadap tata kelola negara.
Putusan akhir perkara tetap menunggu proses persidangan dan keputusan majelis hakim.
