Jakarta, Suarabersama.com – Penggunaan jasa influencer untuk mempromosikan potensi pariwisata dan keunggulan daerah melalui anggaran negara dinilai sebagai langkah yang tidak keliru. Dokter Tirta Mandira Hudhi menyatakan pemerintah dapat melibatkan influencer dalam kegiatan promosi selama kerja sama dilakukan secara transparan dan bebas dari praktik konflik kepentingan.
Menurut dr. Tirta, influencer memiliki kemampuan menjangkau masyarakat secara luas sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sarana memperkenalkan destinasi wisata dan potensi daerah. Strategi tersebut juga berpeluang memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional.
“Kegiatan promosi pariwisata itu adalah salah satu kegiatan pilar income pertama negara,” tambahnya melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Selasa (10/11/2026).
Ia mencontohkan pemerintah dapat bekerja sama dengan travel vlogger untuk mempromosikan berbagai destinasi, seperti Labuan Bajo, Natuna, Manado, hingga Makassar. Menurutnya, penggunaan jasa influencer untuk kepentingan tersebut diperbolehkan selama mekanisme kerja sama dan pembiayaannya dilakukan secara jelas.
“Aku nggak permasalahin mau negara nge-hire influencer A sampai Z, mau ngebiayain travel vlogger buat ke Labuan Bajo, mau ke Natuna, mau ke Manado, mau ke Makassar, mau kemana pun, itu boleh. Asal dilakukan dengan dealing-dealing yang jelas, tanpa ada transaksi conflict of interest di bawah tangan,” sambungnya.
Meski mendukung pemanfaatan influencer sebagai sarana promosi, dr. Tirta memahami munculnya pertanyaan masyarakat mengenai penggunaan APBN untuk membayar jasa tersebut. Ia menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk meminta penjelasan kepada kementerian terkait mengenai pengelolaan anggaran negara.
Ia juga berpandangan bahwa kritik publik tidak semestinya dimaknai sebagai penolakan terhadap seluruh program promosi pemerintah. Sebaliknya, keterbukaan informasi diperlukan agar penggunaan anggaran tidak menimbulkan kecurigaan maupun spekulasi.
“Apakah warga yang komplain itu salah? Nggak, boleh juga. Karena kegiatan warga yang meminta penjelasan dari negara itu dijamin undang-undang,” ujar dr Tirta.
Pernyataan tersebut muncul setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap temuan terkait kontrak kerja sama sejumlah kementerian dengan perusahaan yang berkaitan dengan Raffi Ahmad, yakni RANS. Temuan itu memicu perdebatan mengenai penggunaan APBN untuk membiayai promosi melalui influencer.
Dr. Tirta menilai fokus utama dalam persoalan ini bukan pada sosok influencer yang dilibatkan, melainkan pada kejelasan mekanisme kerja sama serta kepastian tidak adanya transaksi tersembunyi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Ia menambahkan, karena pembiayaan kegiatan tersebut bersumber dari APBN, setiap penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kementerian terkait juga perlu memberikan penjelasan apabila publik mempertanyakan kebijakan tersebut.
Dengan demikian, pemerintah tetap dapat memanfaatkan influencer sebagai bagian dari strategi promosi pariwisata dan potensi nasional. Namun, pelaksanaannya harus disertai transparansi anggaran, mekanisme kerja sama yang jelas, serta keterbukaan terhadap pengawasan masyarakat.//anna
Tanggapan
0Belum ada tanggapan. Jadilah yang pertama menulis.