Bapanas dan Satgas Pangan Perketat Pengawasan Beras SPHP, Pemerintah Pastikan Bantuan Tepat Sasaran

Suarabersama – Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri memperketat pengawasan distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Rumah Pangan Kita (RPK). Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan beras bersubsidi tetap terjaga dan dapat dinikmati masyarakat dengan harga terjangkau.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan, menyampaikan bahwa peningkatan pengawasan diperlukan menyusul adanya sejumlah temuan penyalahgunaan beras SPHP, termasuk praktik pembongkaran kemasan dan pengemasan ulang untuk kemudian dijual dengan harga lebih tinggi.

Berdasarkan data Bapanas, penyaluran beras SPHP melalui RPK mencapai 193,8 ribu ton atau 23,42 persen dari total realisasi 828 ribu ton pada periode Maret hingga September 2026. Sementara itu, pada penugasan tambahan yang dimulai Oktober, penyaluran melalui RPK mencapai 46,2 ribu ton hingga 5 November 2026.

Hermawan meminta agar RPK yang menunjukkan pola pemesanan tidak wajar mendapatkan perhatian khusus. Salah satu indikasi yang perlu diawasi adalah stok beras yang habis dalam waktu singkat dan diikuti pemesanan berulang dalam dua hingga tiga hari.

Untuk memperkuat pengawasan, Bapanas telah berkoordinasi dengan Satgas Pangan Polri di seluruh Indonesia agar melakukan penyelidikan terhadap RPK mitra Perum Bulog yang terindikasi melakukan penyimpangan.

Langkah tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menjaga efektivitas program stabilisasi pangan. Pasalnya, setiap kilogram beras SPHP mendapatkan subsidi negara sekitar Rp5.510 sehingga masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) beras komersial.

Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, juga menegaskan bahwa penyalahgunaan beras bersubsidi merupakan tindakan yang merugikan negara, petani, dan masyarakat sebagai konsumen.

Melalui pengawasan yang semakin ketat dan sinergi lintas lembaga, pemerintah berupaya memastikan program SPHP berjalan sesuai tujuan, yakni menjaga keterjangkauan harga pangan, melindungi daya beli masyarakat, serta memperkuat ketahanan pangan nasional.