JAKARTA, suarabersama.com — Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Kedaulatan Negara Lenis Kogoya meminta TPNPB-OPM menghentikan aksi kekerasan terhadap warga sipil di Papua. Ia juga meminta kelompok tersebut meninggalkan wilayah Wamena dan sekitarnya.
Seruan itu disampaikan Lenis menyusul meningkatnya ketegangan keamanan di sejumlah wilayah Papua. Ia menyoroti sejumlah tindakan kekerasan yang disebutnya menyasar warga sipil, guru, misionaris, dan penginjil, termasuk pembakaran fasilitas pendidikan.
“Saya sampaikan kepada seluruh pasukan TPNPB bahwa belakangan ini eskalasi kekerasan, penyesatan, hingga pembunuhan eksekusi mati antarwarga sipil, guru, misionaris, dan penginjil terus terjadi. Bahkan mama-mama disiksa dan fasilitas sekolah dibakar. Aksi-aksi ini harus segera dihentikan,” kata Lenis dalam keterangannya, Senin (10/8/2026).
Lenis menyampaikan tiga tuntutan kepada TPNPB-OPM. Pertama, menghentikan penyebaran isu provokatif dan ancaman terhadap warga sipil maupun pemerintah daerah.
Kedua, ia meminta kelompok tersebut mengosongkan Wamena dan wilayah sekitarnya agar aktivitas masyarakat serta persiapan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI dapat berlangsung tanpa gangguan.
Ketiga, Lenis mendesak penghentian seluruh bentuk kekerasan, termasuk pembunuhan dan penyiksaan terhadap warga asli Papua maupun masyarakat sipil lainnya.
Menurut Lenis, dirinya memiliki tanggung jawab untuk ikut menjaga keselamatan masyarakat Papua dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia juga meminta masyarakat adat di tujuh wilayah adat Papua tetap mengedepankan penyelesaian secara damai.
Lenis memperingatkan akan ada sikap dari para pemilik hak ulayat dan masyarakat adat apabila seruannya tidak dipatuhi. Namun, ia menekankan penyelesaian yang diharapkan tetap mengarah pada perdamaian dan penghentian kekerasan.
Ia juga meminta masyarakat di wilayah La Pago dan Mee Pago tetap tenang serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi keamanan yang belum jelas.
Lenis menegaskan pemerintah bersama tokoh adat akan terus berupaya menjaga kondisi keamanan agar pelayanan publik, pembangunan, dan aktivitas masyarakat tetap berjalan. Pernyataan tersebut merupakan sikap Lenis dan belum memuat tanggapan dari pihak TPNPB-OPM terkait ultimatum yang disampaikannya. (kls)
