SIDANG KUOTA HAJI UNGKAP SKEMA 50:50, NAMA JOKOWI DAN YAQUT KEMBALI DISEBUT

Suarabersama – Persidangan perkara dugaan korupsi pengaturan kuota haji tambahan 2023–2024 kembali mengungkap fakta dan keterangan baru mengenai perubahan pembagian kuota haji tambahan menjadi 50 persen untuk jemaah reguler dan 50 persen untuk jemaah haji khusus.

Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (24/9/2026), mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latief, memberikan kesaksian mengenai asal-usul pembagian kuota tambahan tersebut.

Hilman menyatakan bahwa dirinya mengetahui skema 50:50 dari mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Menurut kesaksian Hilman, Yaqut menyampaikan bahwa perubahan tersebut merupakan arahan Presiden saat itu, Joko Widodo.

Keterangan tersebut disampaikan Hilman ketika menjelaskan pertemuannya dengan Yaqut sebelum rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI pada November 2023. Hilman mengaku sempat mempertanyakan perubahan tersebut karena Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji sebelumnya telah membahas komposisi kuota yang berbeda.

Dalam persidangan, hakim kemudian meminta Hilman memastikan sumber informasi mengenai skema 50:50 tersebut. Hilman kembali menegaskan bahwa informasi tersebut disampaikan langsung oleh Yaqut dan disebut sebagai arahan Presiden Joko Widodo.

Kuota tambahan yang menjadi pembahasan berjumlah 20.000 jemaah. Dalam skema 50:50, sebanyak 10.000 kuota dialokasikan untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Sementara itu, kuasa hukum Yaqut, Mellisa Anggraini, memberikan penjelasan mengenai konteks kebijakan tersebut. Menurutnya, arahan tersebut muncul setelah pertemuan Yaqut dengan Presiden Joko Widodo pada 27 November 2023 dan berkaitan dengan evaluasi penyelenggaraan haji serta aspek keselamatan jemaah.

Mellisa juga menyatakan bahwa setelah arahan tersebut dilakukan kajian dan simulasi, termasuk mempertimbangkan kondisi jemaah dan berbagai aspek teknis penyelenggaraan haji.

Perbedaan penjelasan dan kesaksian yang muncul dalam persidangan menjadi bagian dari proses pembuktian perkara. Pengadilan nantinya akan menilai seluruh keterangan saksi dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

Perkara tersebut masih berjalan sehingga berbagai keterangan yang muncul di persidangan perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses hukum yang belum menghasilkan putusan akhir.