Bandung, suarabersama.com – Pemerintah tengah mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan kereta rel listrik (KRL) yang terus meningkat. Opsi yang dibahas mencakup pengadaan dari dalam negeri maupun penggunaan KRL bekas dari luar negeri.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan keputusan tersebut harus mempertimbangkan kebutuhan operasional PT Kereta Api Indonesia (KAI) sekaligus kemampuan industri kereta api nasional.
Menurut dia, kebutuhan KRL perlu segera dipenuhi karena jumlah pengguna terus bertambah. Saat ini kebutuhan KRL diperkirakan mencapai sekitar 105 unit, sementara armada yang tersedia baru berada di kisaran 80 unit.
Di sisi lain, pemerintah ingin tetap menjaga keberlangsungan industri perkeretaapian dalam negeri, khususnya PT Industri Kereta Api (INKA). Karena itu, pemerintah berupaya mencari formula yang dapat memenuhi kebutuhan KAI tanpa mengabaikan kemampuan produksi nasional.
“Kita harus duduk bersama dan mencari jalan tengah,” ujar Dudy dalam acara ramah tamah Lokakarya Forum Wartawan Perhubungan (Forwahub) di Bandung, Jumat (3/10/2026).
Pembahasan pengadaan KRL akan melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, KAI, INKA, Danantara, dan Kementerian Perhubungan. Pemerintah akan mengevaluasi kebutuhan KAI sekaligus kapasitas INKA sebelum menentukan skema pengadaan.
Rapat lintas kementerian dan lembaga yang sebelumnya direncanakan digelar Jumat (2/10/2026) ditunda dan dijadwalkan kembali pada Rabu (7/10/2026).
Dudy menjelaskan, Kemenhub akan memastikan aspek teknis dan keselamatan armada. Sementara ketentuan mengenai impor menjadi kewenangan Kementerian Perdagangan, termasuk aturan mengenai batas usia KRL dari luar negeri.
Pemerintah juga ingin menyusun peta jalan pengadaan KRL agar kebijakan yang diambil tidak hanya menyelesaikan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga memperkuat pemenuhan armada secara bertahap dari dalam negeri.
Sementara itu, Direktur Operasi, Prasarana, dan Keselamatan Area 2 KAI Dadan Rudiansyah mengatakan apabila opsi KRL bekas direalisasikan, pembiayaannya berasal dari KAI. Besaran anggaran masih dalam tahap penghitungan.
Dadan menjelaskan, armada tersebut tidak diperoleh melalui transaksi jual beli, melainkan dengan skema hibah. Biaya yang masih dibahas terutama berkaitan dengan proses pengiriman ke Indonesia.
Sebelum dikirim, KRL akan diperiksa terlebih dahulu di negara asal untuk memastikan kondisinya memenuhi persyaratan keselamatan. Setelah tiba di Indonesia, rangkaian tersebut kembali menjalani pengujian oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).(kls)
Tanggapan
0Belum ada tanggapan. Jadilah yang pertama menulis.