RUU Penyadapan Harus Seimbangkan Keamanan Negara dan Perlindungan Privasi

Bagikan
RUU Penyadapan Harus Seimbangkan Keamanan Negara dan Perlindungan Privasi
Foto: Kumparan

Jakarta, Suarabersama.com – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bimantoro, meminta agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan mengatur sistem pengawasan yang ketat. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan aktivitas penyadapan.

Menurut Bimantoro, regulasi penyadapan harus mampu mengakomodasi tiga kepentingan utama, yakni menjaga keamanan negara, mendukung penegakan hukum, serta melindungi hak konstitusional masyarakat.

“Yang pertama, kepentingan keamanan negara. Bagaimana negara harus tetap mampu menghadapi terorisme, kejahatan terorganisir, korupsi, kejahatan cyber, dan ancaman keamanan yang lainnya,” kata Bimantoro dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR bersama Kabaintelkam Polri terkait RUU Penyadapan, Senin (16/11/2026).

Selain mendukung kepentingan keamanan, ia menilai hasil penyadapan harus memiliki landasan hukum yang jelas dan memenuhi standar integritas pembuktian agar dapat digunakan dalam proses peradilan.

“Yang kedua adalah kepentingan penegakan hukum. Hasil penyadapan dapat digunakan secara sah, memiliki integritas pembuktian, dan tidak menimbulkan persoalan dalam proses peradilan,” ujarnya.

“Yang terkadang itu masih bisa diperdebatkan sampai dengan saat ini, yaitu penyadapan yang kadang-kadang melebar ke sana-sini,” sambungnya.

Pada aspek perlindungan konstitusional, Bimantoro mengingatkan bahwa kewenangan penyadapan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang hingga mengabaikan hak privasi masyarakat.

“Yang ketiga, kepentingan konstitusional. Tidak boleh ada penyadapan sewenang-wenang, pengawasan tanpa batas, dan pelanggaran hak privasi daripada warga negara,” lanjut Bimantoro.

Atas dasar itu, ia meminta Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri menjelaskan langkah mitigasi risiko agar pelaksanaan penyadapan tetap berpedoman pada prinsip legalitas, tujuan yang sah, kebutuhan, dan proporsionalitas.

“Nah, pertanyaannya, bagaimana memastikan penyadapan memenuhi prinsip legality, legitimate aim, necessity, serta proportionality?” tanyanya.

Soroti Dugaan Penyadapan terhadap 6.000 Nama

Dalam rapat tersebut, Bimantoro turut menyinggung informasi mengenai dugaan penyadapan terhadap sekitar 6.000 nama yang menurutnya hingga kini belum dapat dipertanggungjawabkan. Ia mempertanyakan dasar kewenangan serta kepentingan yang melatarbelakangi tindakan tersebut.

“Karena kita sama-sama tahu, kemarin kita dikagetkan, seorang pimpinan tertinggi Polri melakukan penyadapan yang membabi buta. Seakan-akan ada 6 ribu nama di sana, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sampai dengan hari ini. Apa kewenangannya dan apa kepentingannya?” ucapnya.

Ia juga mendorong agar RUU Penyadapan memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang tidak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana, tetapi komunikasinya berpotensi ikut terekam dalam proses penyadapan.

“Inilah yang menjadi pertanyaan publik selama ini di kalangan masyarakat. Bagaimana negara bisa membatasi itu? Bagaimana negara tidak akan melakukan sewenang-wenang terhadap setiap hak warga negaranya?” tekan Bimantoro.

Lebih lanjut, ia meminta adanya batasan yang jelas antara kewenangan penyadapan untuk kepentingan intelijen dan keamanan dengan penyadapan dalam rangka penyelidikan.

“Bagaimana kita bisa membedakan antara penyadapan untuk kepentingan intelijen serta keamanan, dan penyadapan untuk kepentingan penyelidikan? Jangan sampai di sini napasnya bias,” ujarnya.

“Jangan sampai di sini memang niatnya ini berbeda. Dan inilah yang harus kita sama-sama cari mitigasi risikonya seperti apa agar tidak terjadi seperti itu,” sambungnya.

Bimantoro juga menyoroti kemungkinan adanya beberapa institusi penegak hukum yang melakukan penyadapan terhadap objek perkara yang sama. Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapatkan pengaturan secara tegas dalam regulasi yang sedang dibahas.

“Contoh misal Polri menyadap, Kejaksaan menyadap, KPK menyadap. Ini bagaimana, Pak? Apakah semuanya itu bisa melakukan penyadapan dalam satu objek perkara? Atau mungkin kita harus rumuskan,” tanya Bimantoro.

Ia berharap RUU Penyadapan nantinya mampu membangun sistem pengawasan yang efektif, membatasi potensi penyalahgunaan kekuasaan, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

“Oleh karena itu, apabila kita ingin merumuskan RUU ini, ini harus benar-benar bisa kita mitigasi dengan baik, dan kita membatasi abuse of power daripada aparat penegak hukum, sehingga tidak terjadi lagi kesewenang-wenangan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutupnya.

Anggota Komisi III Usulkan Audit Terpusat Alat Sadap

Penguatan pengawasan terhadap perangkat penyadapan juga menjadi perhatian anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Safaruddin. Ia mengusulkan kemungkinan pembentukan badan khusus yang bertugas melakukan audit secara terpusat terhadap seluruh perangkat penyadapan milik berbagai lembaga negara.

Menurut Safaruddin, apabila audit hanya dilakukan secara internal oleh masing-masing institusi, masih terdapat potensi celah dalam sistem pengawasan.

“Apakah nanti Rancangan Undang-Undang Penyadapan ini, mohon masukan Pak Kabaintelkam, audit secara terpusat? Artinya ada badan tersendiri yang mengaudit seluruh alat sadap yang dipunyai oleh berbagai lembaga yang ada di Indonesia ini,” ujar Safaruddin.

Ia pun meminta pandangan Baintelkam mengenai kemungkinan penerapan mekanisme audit terpusat agar pengawasan terhadap perangkat penyadapan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh.

“Harusnya kan diaudit, ini kan yang mengaudit internal sendiri masing-masing,

KPK, Kejaksaan. Nah, apakah harus ada badan yang dibentuk untuk mengaudit seluruh alat penyadap yang ada di tiap-tiap lembaga? ini yang yang ada dalam pikiran saya,” beber Safaruddin.

Pandangan serupa disampaikan anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil. Ia menilai audit terhadap server dan perangkat penyadapan yang dimiliki institusi penegak hukum diperlukan untuk memastikan penggunaannya sesuai kepentingan penegakan hukum.

“Nah, oleh karena itu, kami ingin mendapatkan informasi ya, apakah sudah ada imajinasi dari Baintelkam terkait server dan alat sadap ya, yang dimiliki oleh instansi penegak hukum? Sehingga kemudian bisa diawasi, bisa diaudit, sehingga kemudian dia tidak abuse,” ujar Nasir.

Lebih banyak dari HANKAM

Tanggapan

0

Tulis tanggapan

Email tidak ditampilkan. Redaksi meninjau setiap tanggapan sebelum terbit.

Berapa 5 + 6?

Hitung jawaban ini agar tanggapan tidak dianggap spam.

Belum ada tanggapan. Jadilah yang pertama menulis.