JAKARTA , Suarabersama.com – Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini melakukan reshuffle kabinet yang ke tujuh kalinya sejak menjabat pada Oktober 2024. Langkah ini mendapat dukungan dari Partai Ummat, yang menilai bahwa pergantian sejumlah menteri merupakan respons terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Ketua Harian DPP Partai Ummat, Heikal Safar, menyatakan bahwa reshuffle ini merupakan hak prerogatif presiden yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Heikal Safar mengucapkan selamat kepada para pejabat baru yang dilantik di Istana Kepresidenan pada 1 Oktober 2026. Ia menekankan bahwa pergantian pejabat merupakan bagian dari kewenangan presiden dalam menjalankan pemerintahan. “Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai Kepala Negara mempunyai hak prerogatif yang tercantum pada salah satu pasal dalam UUD 1945,” ujarnya.
Respon PDIP Terhadap Reshuffle Kabinet
Di sisi lain, PDIP juga memberikan tanggapan terkait reshuffle tersebut. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mengungkapkan bahwa pergantian pejabat adalah hal yang wajar dan merupakan hak prerogatif presiden. Namun, ia menyoroti bahwa terlalu seringnya pergantian pejabat dapat menghambat kinerja pemerintah. “Masalahnya adalah ketika terlalu sering dilakukan pergantian, waktu yang tersedia bagi pemerintah untuk mencapai tujuan semakin sempit,” katanya.
Deddy juga menekankan pentingnya agar pergantian pejabat dapat menjawab keinginan publik terhadap pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Ia mengingatkan bahwa menteri yang terlibat dalam kasus hukum seharusnya juga mendapatkan perhatian dalam reshuffle ini. “Penggantian pejabat tinggi harus menjawab keinginan publik terhadap pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” tambahnya.
Daftar Pejabat Baru di Kabinet
Dalam reshuffle terbaru, Prabowo melantik 18 pejabat baru, termasuk Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi serta Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri. Beberapa nama lain yang dilantik antara lain Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri. Reshuffle ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam kinerja pemerintahan.
Dengan adanya reshuffle ini, diharapkan para menteri baru dapat menjalankan tugas dan amanah dengan baik, serta mampu menjawab tantangan yang dihadapi oleh pemerintah saat ini. Reshuffle kabinet ini juga menjadi perhatian publik, terutama terkait dengan kinerja para pejabat yang baru dilantik dan bagaimana mereka dapat memenuhi harapan masyarakat. (Ann)
Sumber: SINDOnews Nasional, detiknews
Tanggapan
0Belum ada tanggapan. Jadilah yang pertama menulis.