Jakarta, Suarabersama.com – Meningkatnya dinamika politik dalam dua pekan terakhir memunculkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi penilaian lembaga pemeringkat internasional terhadap surat utang negara atau sovereign rating Indonesia.
Meski demikian, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Hidayat Amir, tetap optimistis lembaga pemeringkat akan mempertahankan prospek positif bagi Indonesia di tengah dinamika politik yang berkembang.
Amir menjelaskan bahwa stabilitas politik memang menjadi salah satu komponen penilaian lembaga pemeringkat seperti Fitch. Namun, penilaian tersebut lebih mempertimbangkan kondisi dan gejolak politik dalam jangka panjang.
Di sisi lain, ia menilai kualitas demokrasi Indonesia masih tergolong baik. Kemampuan pemerintah dalam menangani dan menyelesaikan konflik juga dapat menjadi faktor positif dalam penilaian lembaga internasional.
*Saya sih cukup confidence, kalau kita lihat kita biasa mengelola. Indonesia maksudnya sudah matang demokrasinya,” kata Amir saat ditemui di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta pada Jumat (13/11/2026).
Ia menegaskan pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas politik agar tetap mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.
Amir juga berpandangan bahwa gejolak politik dalam periode singkat tidak serta-merta menjadi faktor utama penilaian peringkat utang. Menurutnya, lembaga pemeringkat akan lebih memperhatikan kondisi fundamental ekonomi Indonesia secara menyeluruh.
“Untuk rating, tidak memberikan dampak hanya penilaian dari sisi short period itu. Mereka pasti akan melihat fundamental itu,” tuturnya.
“Akan ada review setelah ada rating. Tapi kan akan ada asesmen. Mereka pasti akan lihat secara keseluruhan,” tegas Amir.
Sementara itu, ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Dipo Satria Ramli, menilai peningkatan ketidakpastian politik berpotensi memengaruhi kepercayaan pasar dan pelaku usaha. Ia mengingatkan bahwa dunia usaha cenderung menghindari situasi yang tidak pasti, terutama jika polemik politik berlangsung berkepanjangan.
Menurut Dipo, kondisi tersebut bahkan berpotensi memicu penurunan peringkat utang Indonesia akibat instabilitas politik, sebagaimana penilaian lembaga pemeringkat seperti Fitch.
“Sangat bisa (turun rating), karena tata kelola dan stabilitas politik atau structural features memang punya bobot paling besar dalam metodologi Fitch,” ungkap Dipo kepada CNBC Indonesia.
Ia juga mengingatkan adanya kemungkinan investor meminta premi risiko atau risk premium yang lebih tinggi. Kondisi ini dapat mendorong kenaikan imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN).
“Kalau yield sovereign bond naik, maka biaya pinjaman perbankan naik seperti kartu kredit, kredit usaha, kredit UMKM, dan lainnya dan beban APBN semakin besar,” ujarnya.
Kenaikan imbal hasil SBN pada akhirnya dapat menambah beban APBN karena pemerintah harus menanggung biaya bunga utang yang lebih besar.
“Misalnya tadinya bunga pemerintah SBN 5 tahun 7.44%. Tapi seandainya karena gejolak politik berlanjut, maka bunga tersebut bisa naik, misalnya jadi 7.75%,” ucapnya.
Dalam kriteria pemeringkatan negara (Sovereign Rating Criteria), Fitch Ratings memasukkan Indikator Tata Kelola Bank Dunia (World Bank Governance Indicators/WBGI) ke dalam Model Pemeringkatan Negara (Sovereign Rating Model/SRM). Indikator tersebut menjadi salah satu dasar kuantitatif dalam menentukan peringkat suatu negara.
Fitch juga melengkapi penilaian tersebut melalui Qualitative Overlay (QO), yakni asesmen risiko politik untuk mengakomodasi berbagai faktor yang belum sepenuhnya tercermin dalam indikator WBGI.
“Pentingnya risiko politik bagi pemeringkatan negara tercermin dari fakta bahwa WBGI komposit memiliki bobot terbesar, yakni 18,1%, dibandingkan faktor lainnya dalam SRM,” mengutip Fitch pada Jumat (13/11/2026).
“Ini berarti WBGI memiliki daya penjelas tertinggi di antara variabel tunggal mana pun terhadap portofolio peringkat negara yang kami tetapkan selama 15 tahun terakhir.”
Adapun Fitch Ratings sebelumnya telah mengubah prospek peringkat utang jangka panjang Indonesia dalam mata uang asing (Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating) dari stabil menjadi negatif. Meski demikian, berdasarkan penilaian per Maret 2026, peringkat utang Indonesia masih berada pada level BBB atau kategori layak investasi (investment grade).
Dalam evaluasi tersebut, Fitch menyoroti kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen serta meningkatkan belanja sosial. Menurut lembaga tersebut, kombinasi kebijakan fiskal dan moneter yang lebih longgar berpotensi menghadirkan risiko terhadap stabilitas makroekonomi dan sektor keuangan.
Fitch juga menyoroti rancangan revisi Undang-Undang Keuangan Negara yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026. Rencana perubahan tersebut dinilai berpotensi membuka ruang pelonggaran batas defisit anggaran yang selama ini dijaga pada level 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).//anna
Tanggapan
0Belum ada tanggapan. Jadilah yang pertama menulis.