JAKARTA, suarabersama.com – Pemerintah merespons ultimatum yang disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) terkait tuntutan perbaikan kondisi ekonomi nasional dalam waktu 18 hari. Istana menegaskan bahwa aspirasi mahasiswa diterima sebagai masukan, namun penyelesaian persoalan ekonomi tidak dapat dilakukan secara instan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menghargai kritik dan tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya, berbagai upaya terus dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui koordinasi lintas kementerian dan kebijakan yang saling mendukung.
“Pemerintah menerima aspirasi tersebut sebagai masukan. Dalam beberapa waktu terakhir, seluruh jajaran terus bekerja keras mencari solusi atas berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi,” kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senin (8/6/2026).
Ia mengakui persoalan ekonomi memiliki kompleksitas yang tinggi karena dipengaruhi banyak faktor, baik dari dalam maupun luar negeri. Karena itu, pemerintah menilai target penyelesaian masalah tidak bisa semata-mata diukur dengan tenggat waktu tertentu.
Prasetyo menegaskan bahwa semangat yang dibawa mahasiswa dalam menyuarakan kondisi ekonomi harus dipahami sebagai dorongan agar seluruh pihak bekerja lebih serius dalam memperbaiki keadaan.
Sebelumnya, mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI menggelar aksi bertajuk “Rupiah Sekarat, Rakyat Melarat” di depan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah. Dalam aksi tersebut, mereka memberikan waktu 18 hari kepada pemerintah untuk menunjukkan langkah nyata memperbaiki kondisi ekonomi nasional di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Ketua BEM Universitas Sebelas Maret (UNS), Kailani Rizqi Pratama, menyebut angka 18 hari dipilih sebagai simbol yang dikaitkan dengan pelemahan kurs rupiah yang sempat menyentuh level Rp18.000 per dolar AS.
Mahasiswa juga memperingatkan akan melakukan aksi lanjutan apabila dalam kurun waktu tersebut tidak terlihat upaya konkret dari pemerintah untuk mengatasi persoalan ekonomi yang menjadi sorotan publik.
Meski demikian, pemerintah optimistis berbagai kebijakan yang sedang dijalankan dapat memperkuat perekonomian nasional sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha dan masyarakat. (kls)
