JAKARTA, suarabersama.com – Pemerintah tengah menuntaskan regulasi sebagai syarat pencairan dana sebesar Rp20 triliun untuk mendukung keberlanjutan program BPJS Kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut dana tersebut akan disalurkan setelah Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur mekanismenya rampung.
Menurut Budi, alokasi dana itu terdiri dari Rp10 triliun yang berada di Kementerian Kesehatan dan Rp10 triliun dari Kementerian Keuangan. Saat ini, pemerintah sedang menyelesaikan payung hukum agar pencairan dapat dilakukan sesuai ketentuan.
Ia menegaskan pemerintah berupaya mempercepat proses tersebut agar dana bisa segera dimanfaatkan untuk menjaga stabilitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Namun, penyaluran dana menghadapi sejumlah persyaratan administratif. Dari sisi Kementerian Kesehatan, bantuan hanya dapat diberikan jika terdapat penyesuaian iuran atau peningkatan jumlah peserta. Sementara itu, Kementerian Keuangan memiliki ketentuan bahwa dukungan dana dapat disalurkan apabila kondisi aset bersih (net asset value) BPJS Kesehatan berada dalam posisi negatif.
Saat ini, kondisi keuangan BPJS Kesehatan masih tercatat positif sehingga mekanisme penyaluran masih menunggu penyelesaian aturan yang berlaku.
Meski demikian, Budi optimistis tambahan dana Rp20 triliun tersebut cukup untuk menopang keberlangsungan program hingga akhir tahun. Ia juga memastikan pemerintah terus mencari jalan agar proses pencairan dapat berlangsung lebih cepat dan efisien.
Selain membahas dukungan dana bagi BPJS Kesehatan, Menkes mengungkapkan pemerintah juga tengah menuntaskan kebijakan penghapusan tunggakan iuran JKN. Regulasi terkait kebijakan tersebut disebut sudah selesai dan tinggal menunggu pengesahan melalui Perpres.
Pemerintah berharap berbagai langkah tersebut dapat memperkuat keberlanjutan layanan kesehatan nasional sekaligus memastikan akses masyarakat terhadap program JKN tetap terjaga. (kls)
