Jakarta, suarabersama.com – Nilai tukar rupiah kembali tertekan pada perdagangan Kamis (28/5/2026). Pada pagi hari, rupiah sempat melemah 69 poin ke level Rp17.870 per dolar AS sebelum bergerak sedikit menguat ke kisaran Rp17.835 per dolar AS pada sore hari.
Melemahnya rupiah dinilai bukan sekadar persoalan kurs, tetapi juga menjadi sinyal meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Dosen Departemen Ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, mengatakan ancaman terbesar jika rupiah terus melemah hingga menembus Rp20.000 per dolar AS adalah hilangnya kepercayaan pasar terhadap pemerintah dan otoritas moneter.
Menurutnya, tekanan kurs yang terlalu dalam dapat memicu kepanikan di sektor keuangan maupun sektor riil. Importir berpotensi memburu dolar AS, eksportir menahan devisa, sementara investor akan meminta imbal hasil lebih tinggi karena meningkatnya risiko ekonomi.
Ia menilai kondisi tersebut bisa menciptakan efek berantai berupa kenaikan inflasi impor, membengkaknya biaya utang, hingga meningkatnya premi risiko investasi di Indonesia.
Syafruddin mengingatkan bahwa level Rp20.000 bukan hanya angka psikologis, tetapi juga simbol apakah pasar masih percaya terhadap kemampuan pemerintah dan Bank Indonesia menjaga stabilitas ekonomi.
Ia mencontohkan pengalaman krisis 1997-1998 ketika pelemahan rupiah berubah menjadi krisis besar akibat utang valas tinggi, lemahnya sektor perbankan, serta kebijakan yang dianggap kehilangan arah.
Menurut dia, tekanan terhadap rupiah saat ini juga tidak bisa dipandang ringan. Posisi kurs di kisaran Rp17.700 hingga Rp18.000 per dolar AS disebut sudah mendekati batas atas tahunan, sementara pasar mulai membentuk ekspektasi pelemahan lanjutan.
Karena itu, ia meminta pemerintah dan Bank Indonesia tidak hanya mengandalkan pernyataan optimistis, tetapi menghadirkan kebijakan konkret untuk menjaga stabilitas pasar.
Syafruddin menilai Bank Indonesia perlu menjaga kredibilitas kebijakan moneter melalui intervensi valuta asing yang terukur serta pengendalian likuiditas. Di sisi lain, pemerintah diminta menjaga kualitas belanja negara, mengendalikan defisit fiskal, dan memperkuat ketahanan pangan maupun energi.
Menurutnya, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi tetap penting, namun harus dilakukan lewat kebijakan produktif tanpa mengorbankan stabilitas rupiah dan kepercayaan pasar. (kls)
