SUARABERSAMA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak ingin terlalu banyak mengandalkan pinjaman dalam membiayai pembangunan. Pemerintah memilih memperkuat pengelolaan anggaran dan mengoptimalkan kemampuan ekonomi nasional sebagai bagian dari upaya menjaga kepentingan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menutup Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026). Presiden mengungkapkan bahwa Indonesia sempat mendapat tawaran pinjaman dari IMF, namun pemerintah memutuskan untuk menolaknya. Prabowo menyebut keputusan tersebut diambil karena Indonesia masih memiliki kemampuan untuk menjalankan pembangunan tanpa bergantung pada pinjaman IMF. Ia juga menegaskan pemerintah berupaya membatasi pinjaman luar negeri.
Kebijakan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo menempatkan kehati-hatian fiskal sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. Dengan membatasi ketergantungan terhadap utang, pemerintah memiliki ruang lebih besar untuk mengarahkan anggaran sesuai dengan prioritas nasional.
Selain mengurangi pinjaman, pemerintah juga terus mendorong efisiensi dalam penggunaan anggaran. Penghematan tersebut diharapkan dapat menghasilkan ruang fiskal yang kemudian dimanfaatkan untuk membantu masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menegaskan keinginannya agar rakyat Indonesia dapat hidup layak dengan memiliki penghasilan yang cukup, sehingga tidak harus bergantung kepada pinjaman atau rentenir.
“Kita hanya ingin rakyat kita hidup dengan layak, hidup dengan baik. Bisa makan dengan baik, punya rumah yang layak, punya penghasilan tiap bulan yang layak, yang cukup sehingga tidak perlu pinjam uang dari rentenir-rentenir,” kata Prabowo.
Presiden juga menyatakan dirinya telah menghitung kebijakan pemerintah secara cermat dan optimistis berbagai program yang dijalankan mampu membantu mengangkat jutaan masyarakat keluar dari kemiskinan.
Arah kebijakan tersebut memperlihatkan upaya pemerintah menghubungkan pengelolaan keuangan negara dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Efisiensi anggaran dan pengendalian pinjaman diarahkan agar sumber daya negara dapat digunakan secara lebih optimal.
Keputusan menolak tawaran pinjaman IMF juga memperkuat pesan bahwa pemerintah ingin membangun ekonomi yang lebih mandiri. Indonesia tetap dapat menjalin kerja sama internasional, namun kebijakan pembiayaan pembangunan ditempatkan pada pertimbangan kepentingan nasional dan kemampuan ekonomi dalam negeri.
Dengan menjaga pengeluaran, mengoptimalkan sumber daya nasional, serta menghindari ketergantungan berlebihan terhadap utang luar negeri, pemerintah berupaya memastikan pembangunan tetap berjalan sekaligus menjaga keberlanjutan keuangan negara.(*)
