Jakarta, suarabersama.com – Pengamat politik sekaligus dosen hubungan sipil-militer Universitas Pertahanan Republik Indonesia, RAj Mayyasari Timur Gondokusumo, menilai keterlibatan TNI dalam pengawasan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih masih sesuai dengan aturan dan arahan pemerintah.
Menurut Mayyasari, pelibatan TNI hingga tingkat Babinsa merupakan bagian dari dukungan terhadap percepatan pembangunan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Keterlibatan TNI dari tingkat pusat hingga Babinsa menjadi bentuk kesiapan dan komitmen mendukung pembangunan,” ujar Mayyasari di Jakarta.
Ia menilai TNI memiliki keunggulan dalam hal jangkauan pengawasan karena personelnya tersebar hingga pelosok daerah. Kondisi tersebut dinilai membantu proses pemantauan pembangunan koperasi, mulai dari infrastruktur hingga operasional di lapangan.
Menurutnya, pengawasan yang luas dapat mendukung efektivitas program koperasi agar berjalan sesuai tujuan pemerintah, yakni memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Mayyasari juga menanggapi isu yang menyebut program Koperasi Desa Merah Putih dimanfaatkan sebagai alat politik untuk kepentingan tertentu, termasuk dikaitkan dengan Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita.
Ia menegaskan keterlibatan Tandyo dalam program tersebut lebih pada fungsi koordinasi antara TNI dan instansi terkait agar pembangunan koperasi di daerah berjalan lancar.
“Menurut saya, kehadiran Wakil Panglima TNI dalam program percepatan pembangunan koperasi merupakan pelaksanaan arahan Presiden, bukan langkah politik untuk jabatan tertentu,” katanya.
Lebih lanjut, Mayyasari menilai dukungan TNI terhadap program koperasi desa merupakan bagian dari tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya dalam membantu pemerintah menjalankan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Ia meyakini keterlibatan TNI difokuskan untuk mendukung penguatan ekonomi nasional berbasis desa dan mempercepat pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia. (kls)
