Suarabersama.com – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan memperkuat langkah penanganan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah kondisi kemarau panjang yang meningkatkan risiko kebakaran di sejumlah wilayah.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus meningkatkan kesiapsiagaan dengan memperkuat pemantauan titik panas, patroli lapangan, posko siaga, hingga langkah pemadaman melalui operasi darat dan udara. Gubernur Norsan juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak agar kebakaran dapat ditangani sejak dini dan tidak meluas.
Dalam rapat koordinasi bersama instansi dan organisasi perangkat daerah terkait di Kantor BPBD Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (1/9/2026), Norsan meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar.
“Kita menghimbau bahwa jangan dulu membakar lahan pada saat panas ini. Yang membakar ini bukannya peladang, tapi masyarakat Kalimantan Barat. Kita lihat kemarin di daerah Lintang Batang terbakar itu tidak ada ladang. Mohon penegakan hukumnya kalau bisa, benar-benar ditegakkan dan benar-benar diawasi,” tegas Norsan saat memimpin rapat koordinasi bersama instansi dan OPD terkait di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (1/9/2026).
Norsan juga memantau langsung kondisi titik panas melalui Command Center Pusdalops BPBD Kalbar. Pemantauan tersebut kemudian dilanjutkan dengan peninjauan lapangan ke salah satu lokasi yang terindikasi memiliki titik panas di Kabupaten Kubu Raya.
Menurut Norsan, karhutla tidak hanya berpotensi merusak lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan berdampak terhadap kesehatan akibat paparan asap.
“Dengan cara membakar itu dengan harapan bahwa kebunnya tidak perlu ditebas lagi dan tidak perlu keluar biaya besar, tapi menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Berapa banyak yang menderita karena ISPA,” ujarnya.
Karena itu, Pemprov Kalbar mendorong agar pencegahan dilakukan lebih awal, terutama sebelum memasuki periode puncak musim kemarau. Sosialisasi kepada masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam menekan potensi munculnya titik api.
“Pencegahan bisa juga kita lakukan dengan sosialisasi, kemudian kita buat spanduk atau buat ajakan untuk tidak membakar dan lain sebagainya. Ini yang saya lihat belum dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Harusnya itu yang dilakukan karena sudah tahu musim kemarau dari BMKG sehingga BPBD mulai bergerak,” harapnya.
Selain pencegahan, pemerintah daerah juga memperkuat patroli dan pemantauan wilayah rawan, kesiapan posko, suplai air, serta dukungan pemadaman udara atau water bombing untuk menjangkau kawasan yang sulit ditangani melalui jalur darat.
Penanganan karhutla juga diarahkan melalui sinergi lintas sektor. Pemerintah daerah, TNI-Polri, Manggala Agni, BPBD, pemadam kebakaran, masyarakat peduli api, dunia usaha hingga masyarakat umum didorong untuk bersama-sama melakukan pencegahan dan penanganan secara cepat.
Dalam penanganan terbaru, Gubernur Norsan juga menegaskan pentingnya tindakan hukum terhadap pihak yang terbukti sengaja melakukan pembakaran. Untuk korporasi, pemerintah menyiapkan sanksi tegas mulai dari pencabutan izin usaha hingga ancaman pidana.
Upaya pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman. Perlindungan masyarakat yang terdampak juga menjadi perhatian, termasuk pemberian masker, vitamin, makanan, serta bantuan air bersih bagi warga di wilayah yang mengalami dampak kemarau dan karhutla.
Dengan penguatan pencegahan, pemantauan, penegakan hukum, pemadaman serta bantuan bagi masyarakat terdampak, Pemprov Kalbar berupaya menekan penyebaran karhutla sekaligus menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat. (*)
