Suarabersama.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkap dugaan modus perekrutan delapan Warga Negara Indonesia (WNI) yang disebut berujung menjadi tentara Rusia. Berdasarkan informasi yang diterima DPR dari otoritas intelijen Indonesia, para WNI tersebut diduga sebelumnya ditawari pekerjaan sebagai tenaga keamanan maupun administrasi dengan iming-iming gaji besar.
Perekrutan tersebut diduga melibatkan negara pihak ketiga. Kondisi itu membuat para calon pekerja disebut tidak mengetahui tujuan akhir dari pekerjaan yang mereka lamar.
“Jadi kami mendapatkan informasi dari otoritas intelijen kita bahwa perekrutan tentara itu kemudian dilakukan oleh negara pihak ketiga, yang kemudian membuat seolah-olah itu adalah lowongan satuan pengamanan ataupun kemudian tenaga administrasi yang diiming-imingi oleh gaji yang besar,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Dasco menjelaskan, para WNI pada awalnya mendaftar berdasarkan tawaran pekerjaan yang tersedia. Namun, dalam proses selanjutnya, mereka diduga diarahkan dan dikirim untuk bergabung sebagai tentara.
“Nah, para WNI ini kemudian mendaftar, lalu kemudian dari situ akhirnya dikirim untuk menjadi tentara. Begitu informasi yang kami dapat,” ujarnya.
Menindaklanjuti informasi tersebut, pemerintah disebut telah mengambil langkah antisipasi. Otoritas intelijen Indonesia bersama Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melakukan koordinasi dan mengirimkan utusan ke negara-negara terkait.
“Dan pada saat ini, otoritas intelijen dan Kementerian Luar Negeri sudah melakukan antisipasi, berkoordinasi, dan kemudian mengirimkan utusan kepada negara-negara tersebut,” tandas Dasco.
Informasi mengenai dugaan perekrutan tersebut sebelumnya juga disampaikan oleh Dinas Intelijen Asing Ukraina yang mengklaim sedikitnya delapan WNI telah direkrut untuk bergabung dengan pasukan Rusia.
Langkah koordinasi antara otoritas intelijen dan Kementerian Luar Negeri menunjukkan upaya pemerintah untuk mengantisipasi persoalan tersebut sekaligus memberikan perlindungan terhadap WNI agar tidak menjadi korban modus perekrutan pekerjaan yang berpotensi mengarah pada keterlibatan dalam konflik bersenjata. (*)
