JAKARTA, suarabersama.com – Kritik terhadap frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto mendapat tanggapan dari DPR RI. Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa, menilai aktivitas diplomasi yang dilakukan kepala negara tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan presiden-presiden sebelumnya.
Menurut Saan, setiap pemimpin memiliki pendekatan dan strategi yang berbeda dalam menjalankan hubungan internasional. Perbedaan kondisi geopolitik dan ekonomi global juga membuat kebutuhan diplomasi pada setiap era pemerintahan tidak selalu sama.
Ia menjelaskan bahwa situasi dunia yang semakin dinamis dan penuh ketidakpastian menuntut Indonesia untuk memperkuat komunikasi serta kerja sama dengan berbagai negara. Karena itu, intensitas kunjungan luar negeri Presiden dinilai sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional.
Saan menegaskan bahwa langkah diplomasi yang ditempuh Prabowo harus dipahami dalam konteks kepentingan nasional, bukan semata-mata diukur dari jumlah perjalanan yang dilakukan.
Menurutnya, membangun hubungan yang erat dengan negara-negara sahabat menjadi modal penting bagi Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari persoalan ekonomi hingga keamanan internasional.
Sorotan terhadap agenda luar negeri Presiden sebelumnya muncul setelah sejumlah pihak mempertanyakan efektivitas kunjungan tersebut. Kritik antara lain menyangkut biaya perjalanan, jumlah anggota rombongan, transparansi agenda, hingga hasil konkret dari pertemuan dengan para pemimpin dunia.
Menanggapi hal itu, pemerintah menilai diplomasi internasional membutuhkan proses yang berkelanjutan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebelumnya menjelaskan bahwa kunjungan luar negeri Presiden bertujuan membangun kedekatan dan kepercayaan dengan para pemimpin negara lain.
Menurut pemerintah, hubungan personal yang terjalin sejak awal dapat menjadi aset strategis ketika Indonesia membutuhkan dukungan internasional atau menghadapi situasi darurat di masa mendatang.
Karena itu, DPR dan pemerintah sama-sama memandang aktivitas diplomasi luar negeri Presiden sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat peran dan pengaruh Indonesia di tengah perubahan tatanan global yang terus berlangsung. (kls)
