Suarabersama.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan melalui Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan berupaya menghidupkan kembali pasar-pasar tradisional di delapan kabupaten sebagai langkah memperlancar distribusi bahan pangan sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.
Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Papua Pegunungan, Darmanto, di Wamena, Selasa, mengatakan pemerintah daerah perlu memastikan pasar tradisional kembali berfungsi secara optimal agar mampu menarik masyarakat untuk berbelanja melalui penyediaan fasilitas dan lingkungan pasar yang lebih baik.
“Menghidupkan atau merevitalisasi pasar merupakan strategi penguatan ekonomi kerakyatan dan sinkronisasi kebijakan daerah kabupaten dan provinsi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pasar tradisional,” katanya.
Menurut Darmanto, program revitalisasi pasar tradisional berfokus pada empat komponen utama, yakni penguatan pilar ekonomi kerakyatan, penyelesaian tantangan pasar yang belum aktif, sinkronisasi kebijakan antar pemerintah daerah, serta penerapan visi ekonomi yang inklusif.
“Berbicara mengenai pilar ekonomi kerakyatan, dimana pasar sebagai fondasi utama ekonomi lokal yang memperkuat daya beli masyarakat dan jalur distribusi bahan pokok,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama yang perlu diatasi adalah kondisi pasar tradisional yang belum berfungsi optimal. Karena itu, pemerintah daerah perlu mengidentifikasi berbagai hambatan, baik dari sisi infrastruktur maupun tata kelola, yang selama ini menghambat produktivitas ekonomi di tingkat daerah.
“Pemerintah delapan kabupaten melalui organisasi perangkat daerah atau OPD teknis harus turun ke lapangan, melihat apa saja yang harus dibenahi di pasar tradisional supaya masyarakat sendiri dapat bersemangat berjualan, maupun pembeli yang datang karena kondisi pasarnya baik,” katanya.
Lebih lanjut, Darmanto menilai keberhasilan revitalisasi pasar juga memerlukan sinkronisasi kebijakan melalui koordinasi yang erat antara administrasi pembangunan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan, agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan efisien.
“Peningkatan pasar tradisional itu jangan dilakukan oleh pemerintah kabupaten sendiri, tetapi koordinasi dengan pemerintah provinsi supaya saling membantu sehingga beban daerah menjadi ringan,” ujarnya.
Selain itu, penerapan visi ekonomi yang inklusif dinilai penting untuk menciptakan ekosistem pasar tradisional yang lebih nyaman, memiliki daya saing, serta mampu memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
Melalui revitalisasi pasar tradisional di delapan kabupaten, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berharap aktivitas perdagangan semakin berkembang, distribusi kebutuhan pokok menjadi lebih lancar, serta pertumbuhan ekonomi daerah dapat meningkat secara merata dan berkelanjutan. (*)
