Jakarta, suarabersama.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya merampingkan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak produktif dan terus merugi. Pemerintah menargetkan penutupan atau konsolidasi ratusan entitas BUMN rampung hingga akhir 2026.
Dalam keterangannya, Prabowo menyebut jumlah perusahaan yang berada di bawah kelompok BUMN sempat mencapai lebih dari 1.000 entitas. Menurutnya, banyak di antaranya tidak memberikan keuntungan bagi negara dan justru menjadi beban anggaran.
Hingga kini, pemerintah mengklaim telah menutup sekitar 240 perusahaan yang dinilai tidak memiliki kinerja sehat. Ke depan, jumlah entitas yang akan dirampingkan diperkirakan mencapai 700 hingga 800 perusahaan.
Prabowo menilai langkah tersebut penting untuk menghentikan pemborosan anggaran negara. Ia menyoroti biaya operasional yang harus dikeluarkan untuk membiayai struktur manajemen perusahaan, mulai dari direksi hingga komisaris, meski perusahaan tidak menghasilkan keuntungan.
Menurutnya, penghapusan perusahaan-perusahaan yang terus merugi dapat menghemat anggaran negara hingga triliunan rupiah setiap tahun. Selain meningkatkan efisiensi, kebijakan itu juga disebut sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola perusahaan pelat merah.
Pemerintah juga menilai banyaknya anak dan cucu perusahaan BUMN selama ini membuat struktur organisasi menjadi gemuk dan kurang efektif. Karena itu, konsolidasi dilakukan untuk menyederhanakan pengelolaan aset negara sekaligus memperkuat pengawasan.
Sebelumnya, pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara melaporkan proses restrukturisasi terus berjalan. Dari total lebih dari 1.000 entitas BUMN, ratusan perusahaan telah masuk dalam skema konsolidasi.
Target akhirnya adalah mengerucutkan jumlah entitas BUMN menjadi sekitar 300 perusahaan yang dinilai lebih sehat, efisien, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional.
Pemerintah berharap langkah perampingan ini dapat memperkuat daya saing BUMN, meningkatkan penerimaan negara, serta memastikan aset-aset negara dikelola secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.(kls)
