Jakarta, suarabersama.com – Komisi I DPR RI mendukung keputusan Kementerian Pertahanan menghentikan program Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang dipersiapkan sebagai calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.
Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, menilai langkah yang diambil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin merupakan respons cepat atas berbagai evaluasi yang muncul, terutama setelah meninggalnya lima peserta selama pelatihan berlangsung.
Menurutnya, penggantian Latsarmil menjadi pendidikan bela negara dan pelatihan manajerial lebih sesuai dengan kebutuhan calon pengelola koperasi yang nantinya bertugas mengembangkan usaha dan perekonomian masyarakat.
“Pelatihan yang dibutuhkan adalah penguatan kemampuan kepemimpinan, tata kelola organisasi, pengelolaan keuangan, dan pengembangan usaha koperasi agar mampu bekerja secara profesional dan akuntabel,” kata Oleh.
Ia menilai pendekatan militer tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tugas para calon manajer koperasi. Sebaliknya, pelatihan manajerial dinilai lebih efektif untuk membekali peserta dalam menjalankan fungsi pengelolaan kelembagaan ekonomi desa dan sektor perikanan.
Meski demikian, DPR tetap memandang pendidikan bela negara penting untuk membentuk karakter, disiplin, integritas, dan semangat pengabdian kepada masyarakat. Namun materi yang diberikan harus disesuaikan dengan peran peserta sebagai penggerak pembangunan ekonomi, bukan sebagai bagian dari unsur pertahanan.
Oleh juga mengingatkan agar evaluasi yang dilakukan pemerintah tidak berhenti pada perubahan nama program. Ia meminta pembenahan menyeluruh terhadap kurikulum, metode pembelajaran, sistem pengawasan, hingga standar keselamatan peserta.
Menurutnya, insiden meninggalnya lima peserta harus menjadi pelajaran penting agar setiap program pembinaan masyarakat sipil mengedepankan aspek keamanan dan profesionalisme.
“DPR berharap perubahan program ini mampu menghasilkan calon manajer koperasi yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan lapangan, sekaligus memastikan tidak ada lagi korban dalam proses pelatihan di masa mendatang,” ujarnya.
Dengan skema baru yang menitikberatkan pada pendidikan karakter dan kemampuan manajerial, pemerintah diharapkan dapat menyiapkan sumber daya manusia yang lebih siap mengelola koperasi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan pesisir. (kls)
