Jakarta, suarabersama.com – Tekanan ekonomi global yang dipicu ketegangan geopolitik di Timur Tengah dinilai semakin meningkatkan risiko bagi perekonomian Indonesia. Lonjakan harga energi, ancaman inflasi impor, pelemahan nilai tukar, serta daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya menjadi tantangan yang harus dihadapi pemerintah pada 2026.
Dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Yudistira Hendra Permana, menilai ketidakpastian global saat ini justru lebih sulit dihadapi dibanding konflik terbuka. Menurutnya, situasi internasional diwarnai manuver dan tekanan antarnegara yang sulit diprediksi sehingga menimbulkan risiko besar bagi perekonomian.
Ia menjelaskan, tekanan global turut mendorong inflasi di dalam negeri, terutama melalui kenaikan biaya produksi akibat mahalnya energi dan bahan baku. Kondisi tersebut berdampak pada berbagai sektor, termasuk pangan, yang akhirnya meningkatkan harga di tingkat konsumen.
Di tengah situasi tersebut, dunia usaha juga cenderung lebih berhati-hati. Tingginya biaya produksi dan ketidakpastian ekonomi membuat pelaku industri menahan ekspansi maupun investasi karena prospek ekonomi dinilai belum sepenuhnya stabil.
Yudistira menilai kebijakan ekonomi nasional masih banyak berfokus pada penyelesaian masalah jangka pendek. Akibatnya, langkah yang diambil sering kali bersifat reaktif dan belum cukup kuat untuk membangun fondasi ekonomi jangka panjang. Selain itu, berbagai program prioritas yang membutuhkan anggaran besar berpotensi menekan ruang fiskal apabila tidak disertai perencanaan yang matang.
Ia juga mengingatkan bahwa pertimbangan politik kerap memengaruhi arah kebijakan ekonomi. Jika keputusan lebih didorong kepentingan politik dibanding kebutuhan ekonomi, risiko terhadap kondisi fiskal negara akan semakin besar.
Menurutnya, tekanan yang terjadi saat ini juga dapat berdampak pada sektor keuangan. Perbankan diperkirakan akan lebih selektif menyalurkan kredit karena meningkatnya risiko usaha, sehingga ruang pertumbuhan sektor riil menjadi lebih terbatas.
Untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional, Yudistira mendorong pemerintah menjalankan kebijakan jangka panjang secara konsisten, terutama melalui pembangunan sumber daya manusia dan percepatan transformasi energi. Kedua sektor tersebut dinilai menjadi kunci agar Indonesia mampu menghadapi guncangan global yang semakin kompleks.
“Pembangunan SDM dan transformasi energi harus menjadi prioritas utama jika Indonesia ingin memiliki fondasi ekonomi yang lebih kuat dan tahan terhadap berbagai krisis di masa depan,” ujarnya. (kls)
