JAKARTA, kameranusantara.id – Ketua MPR Ahmad Muzani memberikan klarifikasi terkait kritik atas penugasannya sebagai utusan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri prosesi pemakaman mantan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Juli 2026.
Muzani menegaskan bahwa penunjukan dirinya merupakan kewenangan penuh Presiden sebagai kepala negara. Menurutnya, tidak ada yang perlu dipersoalkan terkait keputusan tersebut karena Presiden berhak menentukan siapa yang mewakili Indonesia dalam agenda kenegaraan di luar negeri.
“Presiden memiliki kewenangan menentukan siapa yang dianggap layak mewakili negara,” ujar Muzani usai menerima kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/7).
Politikus Partai Gerindra itu menambahkan, meski diutus langsung oleh Presiden, kehadirannya bersama Menteri Luar Negeri Sugiono bukan hanya mewakili pemerintah, tetapi juga membawa sikap belasungkawa bangsa Indonesia atas wafatnya Ayatollah Ali Khamenei.
Ia memastikan dirinya bersama Menlu Sugiono akan berangkat ke Iran untuk menghadiri rangkaian prosesi pemakaman sesuai penugasan yang diberikan Presiden.
Prosesi penghormatan terakhir kepada Khamenei telah dimulai sejak Sabtu (4/7), setelah sempat tertunda lebih dari empat bulan sejak pemimpin tertinggi Iran itu dilaporkan meninggal akibat serangan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026.
Sebelum dimakamkan di kompleks Imam Reza Shrine, Kota Mashhad, pada Kamis (9/7), jenazah Khamenei disemayamkan di Teheran agar masyarakat dapat memberikan penghormatan terakhir. Pemerintah Iran juga menggelar iring-iringan jenazah ke sejumlah kota di Iran hingga Irak sebelum prosesi pemakaman berlangsung.
Saat ini, jenazah Ayatollah Ali Khamenei dilaporkan telah tiba di Kota Qom sebagai bagian dari rangkaian penghormatan terakhir sebelum dimakamkan di kota kelahirannya, Mashhad. (kls)
