JAYAPURA, suarabersama.com – Pemerintah Kabupaten Jayapura belum menetapkan dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Distrik Depapre sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Pemkab masih menunggu hasil penyelidikan dan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan penyebab insiden tersebut.
Bupati Jayapura Yunus Wonda mengatakan pemerintah memilih fokus pada penanganan korban sambil memantau perkembangan situasi sebelum mengambil keputusan terkait status KLB.
“Saat ini kami masih fokus menangani kondisi yang ada. Penetapan KLB harus melihat perkembangan secara menyeluruh,” kata Yunus Wonda usai menjenguk korban di RSUD Yowari, Rabu (5/8/2026).
Menurutnya, penyebab dugaan keracunan belum dapat dipastikan karena hasil pemeriksaan sampel makanan masih menunggu analisis laboratorium. Pemerintah belum mengetahui apakah gangguan kesehatan dipicu oleh salah satu bahan makanan atau keseluruhan menu yang disajikan.
Pemkab juga masih melakukan pendataan sehingga jumlah pasti korban belum dapat dipastikan. Namun, Yunus memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut dan meminta masyarakat tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Ia juga menginstruksikan agar seluruh pasien yang kondisinya mulai membaik tetap menjalani observasi hingga dinyatakan pulih sepenuhnya guna mencegah munculnya kembali gejala.
Sementara itu, Polres Jayapura terus menyelidiki kasus tersebut dengan melakukan olah tempat kejadian perkara, mengamankan barang bukti, serta berkoordinasi dengan Laboratorium Forensik Polda Papua.
Sejumlah sampel makanan, seperti tempe kecap, semangka, minyak bekas penggorengan, sisa makanan, hingga tiga porsi MBG yang belum didistribusikan telah dikirim untuk diuji. Penyidik juga telah memeriksa sekitar 30 saksi yang mengetahui proses pengolahan maupun pendistribusian makanan.
Penyelidikan difokuskan pada seluruh tahapan penyelenggaraan MBG, mulai dari proses memasak hingga distribusi kepada para penerima manfaat.
Hingga kini jumlah korban masih bervariasi. Sejumlah sumber menyebut sekitar 80 orang menjalani perawatan, sementara pihak pengelola SPPG menyatakan sekitar 220 dari 2.200 penerima manfaat mengalami gejala yang diduga berkaitan dengan keracunan makanan. (kls)
