Suarabersama.com – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) turut memberikan pandangan terkait perbincangan mengenai posisi politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang belakangan menjadi perhatian sejumlah partai pendukung pemerintah.
AHY menilai setiap partai politik memiliki agenda, tujuan, dan kepentingan yang berbeda sesuai dengan peran yang dijalankan dalam sistem demokrasi. Meski demikian, ia menekankan bahwa seluruh kekuatan politik perlu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok maupun partai.
“Saya menghormati semua partai politik yang memiliki sikap dan pandangan tertentu. Semua punya agenda, semua punya kepentingan, tapi marilah kita meletakkan kepentingan bersama dan nasional kita di atas kepentingan partisan,” katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Pernyataan tersebut muncul di tengah diskusi publik mengenai posisi PDI Perjuangan yang menyatakan diri sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan. Sejumlah partai koalisi mempertanyakan posisi tersebut, sementara PDIP menegaskan akan tetap berada di luar pemerintahan namun mendukung kebijakan yang dinilai berpihak kepada rakyat.
Menanggapi situasi tersebut, AHY memilih tidak terlibat dalam polemik yang berkembang. Ia justru menyoroti pengalaman Partai Demokrat yang pernah menjalankan peran sebagai partai pemerintah maupun oposisi.
“Demokrat juga tentu punya kepentingan, punya tujuan, dan kami juga pernah di oposisi, kami pernah menjadi the ruling party, sehingga bisa dikatakan Demokrat itu punya kelengkapan dalam pengalaman dan track record. Kami syukuri semua itu. Tentu masing-masing dengan konsekuensi dengan tantangan yang berbeda-beda,” kata AHY.
Menurut AHY, baik partai yang berada dalam pemerintahan maupun yang berada di luar pemerintahan memiliki fungsi yang sama pentingnya dalam menjaga kualitas demokrasi. Partai pendukung pemerintah bertugas mengawal program-program pembangunan, sedangkan oposisi memiliki peran memberikan pengawasan, masukan, dan kritik yang konstruktif.
“Ketika jadi oposisi tentu punya kepentingan memberikan pandangan-pandangan, bahkan kritik, tapi ya tentunya harus konstruktif, harus juga dengan solusi,” kata AHY yang juga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tersebut.
Lebih lanjut, AHY menegaskan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan keseimbangan antara dukungan dan pengawasan. Menurutnya, kritik terhadap pemerintah harus diarahkan untuk memperbaiki kebijakan, bukan memecah belah persatuan bangsa.
“Tidak boleh kemudian memecah belah bangsa, tidak boleh juga mendiskreditkan seolah-olah semuanya salah. Tapi ketika ada sesuatu yang memang ada benarnya dan itu merupakan aspirasi masyarakat, pemerintah juga mendengar, pemerintah juga harus mau melakukan evaluasi dan lain sebagainya,” ujarnya.
AHY menilai komunikasi yang baik antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas demokrasi. Dengan mengedepankan dialog, evaluasi, serta kepentingan nasional, perbedaan pandangan politik dapat menjadi kekuatan untuk mendorong pembangunan dan kemajuan bangsa. (*)
