Jakarta, suarabersama.com – Partai Demokrat mempertanyakan konsistensi sikap politik PDI Perjuangan dalam menyikapi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Demokrat, publik membutuhkan kejelasan mengenai posisi partai berlambang banteng tersebut, apakah berada di dalam barisan pendukung pemerintah atau menjalankan peran sebagai oposisi.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menilai persoalan utama bukan sekadar mendukung atau tidak mendukung pemerintah, melainkan bagaimana posisi itu dijalankan dan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Ia mengatakan, kejelasan sikap politik penting agar publik dapat memahami arah perjuangan partai sekaligus menilai konsistensinya dalam kehidupan demokrasi.
Herzaky mencontohkan pengalaman Demokrat saat berada di luar pemerintahan selama hampir satu dekade. Saat itu, Demokrat tetap memberikan dukungan terhadap kebijakan yang dinilai tepat, namun tidak ragu mengkritik kebijakan yang dianggap keliru.
Menurutnya, rakyat membutuhkan kepastian sikap dari partai politik, bukan posisi yang menimbulkan tafsir berbeda.
Sementara itu, Ketua DPP PDI-P, Ganjar Pranowo, menegaskan bahwa partainya telah menentukan posisi sebagai penyeimbang pemerintah. Ia membantah anggapan bahwa sikap PDI-P berada di wilayah abu-abu.
Ganjar menjelaskan, PDI-P akan mendukung setiap kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Namun, partainya juga akan menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan publik dan amanat konstitusi.
“Posisi politik PDI-P jelas sebagai penyeimbang. Kami mendukung kebijakan yang pro-rakyat dan mengkritisi kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat,” tegas Ganjar. Perdebatan mengenai posisi politik PDI-P belakangan menjadi sorotan setelah sejumlah partai mempertanyakan sikap partai tersebut di tengah pemerintahan Prabowo. Namun, PDI-P menegaskan tetap menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan sebagai bagian dari mekanisme demokrasi. (kls)
