Jayapura, suarabersama.com – Tokoh Pemuda Wilayah Adat Tabi, Paulinus Ohee, mengingatkan masyarakat Papua agar lebih kritis menyikapi berbagai narasi provokatif yang berkembang di ruang publik, termasuk melalui film dokumenter “Pesta Babi”.
Menurut Paulinus, dinamika sosial di Papua saat ini tidak bisa dilepaskan dari adanya kepentingan luar yang mencoba memanfaatkan kondisi masyarakat, terutama generasi muda, untuk memicu perpecahan dan konflik sosial.
Ia menilai kemunculan film tersebut perlu dicermati secara bijak agar tidak menjadi alat propaganda yang dapat mengganggu persatuan dan stabilitas di Tanah Papua.
“Generasi muda Papua harus menjadi generasi yang kritis dan tidak mudah dipengaruhi narasi yang sengaja dibangun untuk menciptakan perpecahan,” ujar Paulinus dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (27/5/2026).
Paulinus menilai Indonesia saat ini sedang bergerak menuju kekuatan ekonomi besar di kawasan Asia. Karena itu, menurutnya, ada pihak tertentu yang tidak menginginkan Indonesia berkembang menjadi negara yang kuat dan berpengaruh.
Ia bahkan menyebut pola propaganda yang berkembang saat ini memiliki kemiripan dengan situasi menjelang krisis politik 1998, ketika opini publik digunakan untuk memperkeruh kondisi nasional.
Selain persoalan keamanan, Paulinus mengatakan tantangan pembangunan Papua juga berkaitan dengan masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga pengaruh budaya luar yang tidak selalu sesuai dengan nilai masyarakat lokal.
Menurut dia, kondisi tersebut sering dimanfaatkan pihak tertentu untuk memperuncing persoalan sosial di Papua.
Paulinus menilai masalah ekonomi menjadi titik paling rentan. Ketika kesejahteraan belum merata dan lapangan pekerjaan masih terbatas, masyarakat dinilai lebih mudah diprovokasi oleh narasi yang memecah belah.
“Banyak masyarakat Papua sebenarnya hanya ingin hidup tenang dan sejahtera. Namun persoalan ekonomi dan pendidikan sering dimanfaatkan untuk memicu konflik,” katanya.
Ia menegaskan pembangunan Papua tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik, tetapi juga harus disertai pendekatan kemanusiaan dan rasa keadilan bagi Orang Asli Papua.
Karena itu, Paulinus berharap pelaksanaan Otonomi Khusus Papua benar-benar menghadirkan manfaat nyata melalui pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat Papua. “Harapan kami, Orang Asli Papua bisa merasakan masa depan yang baik dan menjadi tuan di negerinya sendiri dalam bingkai NKRI,” tutupnya. (kls)
