JAKARTA, suarabersama.com – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) merupakan bagian dari strategi memperkuat sistem pertahanan negara sekaligus mendukung pembangunan nasional, terutama di wilayah-wilayah terpencil.
Penjelasan tersebut disampaikan Sjafrie usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Menurut Sjafrie, keberadaan BTP dirancang untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta menciptakan stabilitas nasional yang menjadi fondasi bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi.
Ia menjelaskan, batalyon tersebut tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendukung pemerintah daerah melalui berbagai program pembangunan.
Di sektor keamanan, BTP diproyeksikan menjaga wilayah-wilayah terpencil dan perbatasan dari berbagai potensi ancaman. Sementara pada aspek pembangunan, personel batalyon dapat membantu pemerintah daerah memperkuat ketahanan pangan, mempercepat pembangunan infrastruktur, hingga mendukung berbagai program pemberdayaan masyarakat.
Selain itu, BTP juga akan dilibatkan dalam pengamanan objek vital nasional dan instalasi strategis, termasuk fasilitas energi milik Pertamina. Menurut Sjafrie, tugas tersebut merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang telah diatur dalam revisi Undang-Undang TNI.
“Pengamanan instalasi strategis, khususnya milik Pertamina, menjadi bagian dari tugas OMSP untuk memastikan aktivitas sektor strategis nasional dapat berjalan dengan aman dan optimal,” ujarnya.
Saat ini TNI telah membentuk sekitar 150 Batalyon Teritorial Pembangunan yang tersebar di berbagai daerah. Pemerintah menargetkan penambahan sekitar 150 batalyon baru setiap tahun guna memperkuat jangkauan tugas di seluruh Indonesia.
Meski demikian, Sjafrie menegaskan penambahan jumlah batalyon tersebut bukan untuk memperluas kekuatan teritorial, melainkan semata-mata untuk memperkuat pertahanan negara, menjaga keutuhan wilayah, serta melindungi kepentingan nasional.
Ia juga berharap DPR bersama masyarakat turut mengawal pelaksanaan program tersebut melalui kritik dan pengawasan yang konstruktif agar keberadaan BTP dapat memberikan manfaat maksimal bagi pertahanan dan pembangunan nasional. (kls)
