Jayapura, suarabersama.com – Kodam XVII/Cenderawasih merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita karya Dandhy Laksono yang mengangkat isu konflik lahan dan proyek strategis nasional (PSN) di Papua Selatan.
Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Tri Purwanto mengingatkan agar narasi yang berkembang tidak membenturkan masyarakat dengan program pembangunan pemerintah di Papua.
Menurutnya, berbagai program strategis yang dijalankan pemerintah bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua.
“Jangan sampai narasi-narasi sepihak membenturkan masyarakat dengan program-program strategis pemerintah,” ujar Tri Purwanto, Jumat (15/5/2026).
Film dokumenter tersebut mengambil latar di wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi. Isinya menyoroti persoalan masyarakat adat dari suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu yang disebut terdampak ekspansi proyek perkebunan, food estate, hingga pengembangan bioetanol.
Selain mengangkat isu dugaan “kolonialisme modern”, film itu juga menampilkan penolakan masyarakat adat terhadap penguasaan lahan yang ditandai dengan pemasangan simbol “salib merah”.
Menanggapi hal itu, Tri mengimbau masyarakat lebih cermat menyaring informasi yang beredar di ruang publik, terutama terkait isu-isu sensitif di Papua.
Ia juga menegaskan setiap film yang diputar untuk publik harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Perfilman, termasuk memiliki Sertifikat Lulus Sensor (SLS) dari Lembaga Sensor Film.
Menurut Tri, konten yang belum melalui proses sensor resmi dikhawatirkan dapat memunculkan informasi yang tidak berimbang dan berpotensi memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Kodam XVII/Cenderawasih menilai stabilitas keamanan dan sosial di Papua harus tetap dijaga di tengah berlangsungnya berbagai program pembangunan pemerintah di sejumlah daerah. (kls)
