Jayapura, suarabersama.com – Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus mempercepat program cetak sawah di Papua sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. Program tersebut ditargetkan mencakup lahan seluas 30 ribu hektare dan disiapkan secara bertahap agar berjalan berkelanjutan.
Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian Hermanto mengatakan tahapan survei, identifikasi, dan desain (SID) menjadi fondasi utama sebelum pembangunan dimulai.
Menurutnya, proses SID mencakup pemetaan kondisi lahan, sistem irigasi, hingga kesiapan sosial masyarakat, termasuk terkait hak kepemilikan tanah adat.
“Kami akan lakukan secara bertahap sampai target sekitar 30 ribu hektare tahun ini,” kata Hermanto saat kunjungan kerja di Papua.
Pemerintah menargetkan tahap awal seluas 15 ribu hektare dapat selesai paling lambat Agustus 2026 sehingga lahan mulai ditanami pada September mendatang.
Kementerian Pertanian menilai kualitas hasil SID sangat penting untuk mencegah konflik lahan dan kendala teknis di lapangan. Karena itu, pemerintah daerah dilibatkan dalam proses sosialisasi kepada masyarakat pemilik hak ulayat.
Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri menyebut program cetak sawah tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi pangan, tetapi juga mendongkrak kesejahteraan masyarakat.
Menurut mantan Kapolda Papua itu, konsep pemanfaatan lahan masyarakat dengan hasil yang kembali kepada masyarakat diyakini mampu menciptakan siklus ekonomi yang sehat.
“Lahan berasal dari masyarakat dan hasilnya kembali untuk masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Papua juga memperkuat program tersebut melalui perluasan areal tanam dan bantuan alat mesin pertanian (alsintan). Salah satunya dilakukan di Kampung Swentab, Distrik Kemtuk Gresi, Kabupaten Jayapura, melalui penanaman perdana padi seluas dua hektare dengan target pengembangan mencapai 50 hektare.
Selain penanaman, pemerintah turut menyalurkan 43 unit alsintan guna meningkatkan produktivitas petani.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) Papua pada Maret 2026 naik 0,23 persen menjadi 103,30. Kenaikan itu dipengaruhi meningkatnya harga yang diterima petani dibanding biaya yang harus mereka keluarkan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Papua Lunanka Daimboa menargetkan pengembangan sawah hingga 18 ribu hektare pada 2026.
Lahan tersebut tersebar di sejumlah daerah potensial seperti Kabupaten Keerom, Jayapura, Waropen, dan Kepulauan Yapen. Program itu melanjutkan kegiatan cetak sawah rakyat yang pada 2025 telah membuka lahan seluas seribu hektare.
Bupati Jayapura Yunus Wonda juga menyambut positif program tersebut. Ia menilai kawasan Grime Nawa memiliki potensi besar menjadi pusat pertanian, peternakan, dan perkebunan di Papua.
Di sisi lain, pengamat pertanian dari Universitas Papua, Ihwan Tjolli, mengingatkan keberhasilan program tidak hanya ditentukan luas lahan, tetapi juga kesiapan infrastruktur, pendampingan petani, hingga jaminan harga hasil panen.
Menurutnya, Papua memiliki karakteristik wilayah dan sistem tanah adat yang kompleks sehingga membutuhkan pendekatan sosial dan budaya yang tepat.
Ia menilai program cetak sawah di Papua berpotensi menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan apabila dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. (kls)
