Jakarta, suarabersama.com – Pengamat politik sekaligus dosen hubungan sipil militer dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia, RAj Mayyasari Timur Gondokusumo, menilai keterlibatan TNI dalam pengawasan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih masih sesuai aturan dan arahan pemerintah.
Menurut Mayyasari, pelibatan TNI dari tingkat pusat hingga aparat teritorial seperti Babinsa merupakan bentuk dukungan terhadap percepatan pembangunan nasional, khususnya dalam penguatan ekonomi desa.
“Keterlibatan TNI dari struktur paling atas sampai bawah merupakan bagian dari komitmen mendukung percepatan pembangunan,” ujarnya di Jakarta.
Ia mengatakan TNI memiliki jaringan personel yang tersebar hingga pelosok daerah sehingga dinilai mampu membantu pengawasan pembangunan koperasi secara lebih luas dan efektif.
Dengan pengawasan tersebut, proses pembangunan infrastruktur hingga operasional koperasi diharapkan dapat berjalan maksimal sesuai tujuan pemerintah dalam memperkuat ekonomi pedesaan.
Mayyasari juga menanggapi isu yang menyebut program Koperasi Merah Putih menjadi alat politik bagi Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita untuk kepentingan jabatan tertentu.
Menurutnya, keterlibatan Tandyo dalam program tersebut sebatas menjalankan fungsi koordinasi antara TNI dan instansi terkait agar pelaksanaan program berjalan lancar.
Ia menilai kehadiran Wakil Panglima TNI dalam program percepatan pembangunan koperasi merupakan bagian dari pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto, bukan manuver politik.
Mayyasari menambahkan, dukungan TNI terhadap program Koperasi Merah Putih juga sejalan dengan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya dalam membantu pemerintah menjalankan program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. (kls)
