Suarabersama – Pemerintah terus mendorong penguatan data sebagai salah satu fondasi dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Hal tersebut terlihat dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karo dengan menerjunkan ratusan petugas ke berbagai wilayah.
Sebanyak 394 petugas lapangan yang terdiri atas pengawas dan pendata dikerahkan untuk melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah maupun ke tempat usaha. Sebelum bertugas selama masa pendataan, para petugas telah mendapatkan pelatihan agar proses pencacahan berjalan sesuai konsep dan standar yang telah ditetapkan.
Kepala BPS Kabupaten Karo Oliver Bobby Reynold Simarmata mengatakan pendataan tersebut dilakukan untuk memotret pergeseran struktur perekonomian daerah sekaligus mendukung perumusan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran.
Metode door-to-door diterapkan untuk memastikan masyarakat dan pelaku usaha dapat tercatat secara langsung. Pendataan dilakukan berdasarkan lokasi tempat tinggal atau tempat usaha saat ini, sehingga diharapkan tidak terjadi masyarakat maupun kegiatan usaha yang terlewat dalam pencacahan.
Sensus Ekonomi 2026 juga mencakup berbagai sektor, mulai dari pertanian, perindustrian hingga perdagangan. Di Kabupaten Karo, sektor pertanian memiliki peran besar karena menyumbang lebih dari 50 persen perekonomian daerah.
Perubahan pola ekonomi masyarakat juga menjadi perhatian. BPS turut mendata perkembangan ekonomi digital serta bisnis rumahan berbasis daring yang terkadang tidak memiliki papan nama atau tempat usaha konvensional.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah melalui BPS berupaya mengikuti perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat yang semakin beragam. Data yang lebih lengkap diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai kondisi dan potensi ekonomi daerah.
BPS juga menegaskan bahwa data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang dan digunakan untuk kepentingan statistik negara. Data sensus bukan ditujukan untuk pengenaan pajak maupun menjadi dasar langsung pemberian bantuan sosial.
Menurut BPS Karo, hasil sensus ekonomi sebelumnya bahkan telah memberikan gambaran mengenai besarnya jumlah usaha yang berada pada skala UMKM dan menjadi salah satu landasan bagi pemerintah dalam menjalankan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Hingga saat ini, proses pendataan di Kabupaten Karo telah mencapai sekitar 95 persen dan BPS optimistis seluruh proses dapat diselesaikan dalam waktu sekitar dua minggu berikutnya.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi bagian penting dalam membangun basis data ekonomi yang lebih kuat. Dengan data yang akurat dan menyeluruh, pemerintah memiliki pijakan yang lebih baik dalam membaca kondisi ekonomi serta menentukan arah kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
