Suarabersama.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan perekonomian Indonesia masih menunjukkan ketahanan yang kuat meskipun situasi global masih diwarnai ketidakpastian. Namun demikian, pemerintah tetap menghadapi tantangan dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi sekaligus mencapai target yang lebih ambisius pada tahun-tahun mendatang.
Menurut Airlangga, sejumlah indikator ekonomi nasional masih memperlihatkan tren yang positif. Pada Triwulan I 2026, ekonomi Indonesia berhasil tumbuh sebesar 5,61 persen secara tahunan (year on year/yoy). Kinerja tersebut didorong oleh kuatnya permintaan domestik, percepatan realisasi belanja pemerintah, peningkatan investasi, serta pemulihan sektor manufaktur.
“Pemerintah terus menerapkan kebijakan fiskal yang prudent namun tetap bersifat countercyclical guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Reformasi subsidi juga terus dilanjutkan melalui peningkatan ketepatan sasaran penerima manfaat,” kata Airlangga saat peluncuran laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026, Jumat (12/6/2026).
Selain pertumbuhan ekonomi yang solid, tingkat inflasi nasional juga tetap terkendali pada level 3,08 persen. Di sisi lain, neraca perdagangan Indonesia terus mencatatkan surplus selama 72 bulan berturut-turut, sementara cadangan devisa mencapai 144,9 miliar dolar Amerika Serikat.
Dari sektor ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka berhasil ditekan menjadi 4,68 persen. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, Indonesia juga mencatat penambahan sekitar 1,9 juta lapangan kerja baru.
Pada sektor investasi, realisasi investasi selama Triwulan I 2026 mencapai Rp498,79 triliun atau tumbuh 7,22 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Investasi tersebut mampu menyerap 706.569 tenaga kerja, meningkat 18,93 persen secara tahunan.
Airlangga menjelaskan bahwa investasi di sektor hilirisasi dan masuknya perusahaan hyperscaler global semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi digital dan data center di kawasan.
Meskipun berbagai indikator menunjukkan perbaikan, pemerintah tetap menyiapkan berbagai langkah strategis guna menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global. Salah satunya melalui kebijakan retensi 100 persen devisa hasil ekspor (DHE) nonmigas di dalam negeri selama 12 bulan.
Selain itu, pemerintah juga terus memperluas implementasi transaksi menggunakan mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT), serta memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjaga stabilitas sektor keuangan dan meningkatkan kepercayaan pasar.
Target pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan masih cukup menantang. Pada tahun 2026, pemerintah membidik pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen. Sementara pada tahun 2027, target pertumbuhan berada pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen sebagai bagian dari langkah menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam beberapa tahun mendatang.
Airlangga mengungkapkan bahwa pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Penguatan Iklim Investasi.
“Langkah-langkah awal yang cepat membuahkan hasil meliputi penyederhanaan persetujuan impor, standardisasi proses perizinan usaha, dan percepatan proyek investasi strategis,” ujarnya.
Selain memperkuat iklim investasi di dalam negeri, pemerintah juga terus memperluas akses pasar ekspor melalui sejumlah perjanjian perdagangan internasional. Beberapa di antaranya meliputi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), Indonesia-Canada CEPA, dan Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA).
Pemerintah juga masih melanjutkan proses negosiasi tarif dengan Amerika Serikat, sekaligus melanjutkan tahapan aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) serta mempersiapkan Indonesia-United Kingdom CEPA.
Berbagai kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkokoh fondasi ekonomi nasional di tengah perlambatan ekonomi global dan dinamika geopolitik internasional. Meski demikian, pemerintah tetap menempatkan stabilitas makroekonomi dan disiplin fiskal sebagai faktor utama untuk menjaga kepercayaan pasar serta mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada 2027 dan tahun-tahun berikutnya. (*)
