JAKARTA, suarabersama.com– Koalisi masyarakat sipil MBG Watch menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya lebih difokuskan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Dengan pendekatan tersebut, jumlah penerima manfaat diperkirakan cukup sekitar 26 juta orang, jauh di bawah target pemerintah yang mencapai 82 juta penerima.
Pandangan itu disampaikan anggota MBG Watch, Media Wahyudi Askar, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi IX DPR RI, Kamis (16/7/2026).
Menurut Media, sasaran program idealnya diprioritaskan bagi masyarakat miskin di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), ibu hamil, balita, serta kelompok rentan lainnya yang benar-benar membutuhkan dukungan gizi.
Ia menilai penargetan yang lebih tepat tidak hanya meningkatkan efektivitas program, tetapi juga mampu menekan kebutuhan anggaran secara signifikan. Berdasarkan simulasi yang dilakukan MBG Watch, pelaksanaan program untuk kelompok prioritas diperkirakan membutuhkan sekitar Rp67 triliun per tahun.
Media juga mengusulkan agar pemerintah tidak mengambil anggaran dari sektor pendidikan untuk membiayai program tersebut. Menurutnya, pendanaan dapat dicari melalui sumber lain, termasuk optimalisasi penerimaan negara.
Selain itu, ia meminta pemerintah membuka data penerima secara transparan dengan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS). Langkah itu dinilai penting untuk memastikan basis data penerima manfaat sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Meski demikian, Media mengakui peluang perubahan skema dalam waktu dekat tidak mudah dilakukan. Ia menilai pelaksanaan MBG saat ini telah melibatkan banyak institusi dan organisasi sehingga evaluasi menyeluruh memerlukan komitmen politik yang kuat dari pemerintah.
Dalam kesempatan yang sama, Media mengkritik pelaksanaan program yang dinilainya belum sepenuhnya didasarkan pada analisis data dan pendekatan ilmiah.
Sementara itu, Komisi IX DPR RI mempertimbangkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Tata Kelola MBG untuk mengevaluasi berbagai persoalan yang muncul selama implementasi program.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengatakan usulan tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat internal komisi. Menurutnya, Panja diperlukan untuk menyusun peta jalan pelaksanaan MBG yang lebih komprehensif sekaligus memberikan rekomendasi kepada pemerintah.
Charles menilai evaluasi menjadi penting mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan serta luasnya cakupan program. Ia juga menegaskan perlunya peninjauan kembali jumlah penerima manfaat agar pelaksanaan MBG benar-benar selaras dengan tujuan awal, yakni meningkatkan kualitas gizi anak dan menekan angka stunting secara efektif. (kls)
