Jakarta, suarabersama.com – Pengadaan ribuan sepeda motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) menuai perhatian publik. Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengklaim harga pembelian kendaraan tersebut lebih rendah dari harga pasar.
Menurut Dadan, motor listrik yang dibeli untuk operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihargai sekitar Rp42 juta per unit, lebih murah dibandingkan harga pasaran yang mencapai Rp52 juta. Ia menyebut pengadaan ini dilakukan untuk mendukung distribusi layanan gizi di wilayah terpencil.
“Motor ini akan digunakan menjangkau daerah yang sulit diakses, termasuk desa-desa,” ujarnya.
BGN mencatat realisasi pengadaan mencapai sekitar 21.800 unit dari target awal 24.400 unit. Pengadaan tersebut masuk dalam anggaran 2025 dan disebut tidak akan berlanjut pada tahun berikutnya.
Meski demikian, kebijakan ini mendapat sorotan dari berbagai pihak. Lembaga Center for Budget Analysis (CBA) menilai nilai anggaran pengadaan bisa mencapai triliunan rupiah dengan jumlah unit yang lebih besar dari yang disampaikan. Namun, angka tersebut belum terverifikasi secara independen.
Kritik juga datang dari DPR. Wakil Ketua Komisi IX, Charles Honoris, menegaskan pihaknya akan memanggil BGN untuk meminta penjelasan resmi terkait pengadaan tersebut. Ia menilai penggunaan anggaran negara harus transparan dan tepat sasaran.
“Jangan sampai ada pemborosan, apalagi jika urgensinya tidak jelas,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan usulan pengadaan serupa sebelumnya sempat ditolak. Pemerintah, kata dia, ingin memastikan fokus utama program tetap pada pemenuhan gizi masyarakat.
Di sisi lain, BGN menegaskan seluruh proses pengadaan telah mengikuti mekanisme resmi pemerintah, termasuk melalui sistem e-purchasing dengan pengawasan ketat. Kendaraan yang sudah tersedia pun disebut masih dalam tahap pencatatan sebagai barang milik negara sebelum didistribusikan.
Perdebatan ini juga ramai di media sosial. Sejumlah warganet mempertanyakan urgensi pengadaan motor listrik di tengah tekanan fiskal dan defisit anggaran negara pada awal 2026.
Pengamat menilai transparansi menjadi kunci agar kebijakan ini dapat dipahami publik. Selain itu, efektivitas penggunaan kendaraan tersebut dalam mendukung program MBG juga dinilai perlu dibuktikan di lapangan. (kls)
