Jakarta, Suarabersama.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat pengawasan serta mengoptimalkan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) di sejumlah daerah. Hal tersebut disampaikan usai mengikuti rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI yang membahas pelaksanaan Otsus di Papua dan Aceh, serta Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Dalam forum tersebut, Kementerian Dalam Negeri memaparkan perkembangan pembangunan di wilayah penerima dana khusus, termasuk aspek kelembagaan, regulasi, hingga capaian pembangunan berdasarkan indikator makro. Selain itu, pemerintah juga menguraikan berbagai langkah strategis untuk menjawab tantangan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
Salah satu poin penting hasil rapat adalah dorongan dari Komisi II DPR RI agar pemerintah meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap daerah penerima Dana Otsus, guna memastikan efektivitas penggunaan anggaran serta percepatan pembangunan yang tepat sasaran. Pemerintah juga diminta mengoptimalkan peran Badan Percepatan Pembangunan Papua dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.
Di sisi lain, terdapat dukungan terhadap keberlanjutan Dana Otsus Aceh yang masa berlakunya akan segera berakhir. Pemerintah bersama DPR RI akan mempertimbangkan kemungkinan perpanjangan skema tersebut, dengan tetap memperhatikan kondisi fiskal nasional dan dinamika geopolitik global.
Selain faktor anggaran, tantangan lain yang dihadapi daerah seperti Aceh adalah dampak bencana alam yang masih terjadi, sehingga memperkuat urgensi dukungan pemerintah dalam mempercepat pemulihan dan pembangunan. Mendagri menegaskan bahwa seluruh kebijakan terkait Otsus akan ditentukan melalui kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPR, dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan negara. (*)
