Suarabersama – Pemerintah terus memperkuat peran birokrasi sebagai penggerak pembangunan nasional, termasuk dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberikan dukungan terhadap Visi dan Peta Jalan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) 2026–2030.
Dukungan tersebut disampaikan Menteri PANRB Rini Widyantini dalam High Level Meeting Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (PP MES) di Jakarta, Kamis (10/9/2026). Pemerintah menilai penguatan ekonomi syariah merupakan bagian penting dari upaya memperluas sumber pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam pertemuan tersebut, terdapat sejumlah agenda strategis yang dibahas, antara lain peningkatan posisi Indonesia dalam State of the Global Islamic Economy (SGIE), penguatan inklusi keuangan syariah, peningkatan kontribusi ekonomi syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), serta pengembangan ekosistem ekonomi syariah melalui pemberdayaan ekonomi masjid.
Menteri Rini menegaskan bahwa Kementerian PANRB berkomitmen menjadikan birokrasi sebagai enabler atau penggerak yang mampu mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan prioritas nasional.
Untuk mendukung agenda tersebut, pemerintah terus mendorong penyederhanaan proses lintas kementerian dan lembaga. Langkah ini diarahkan untuk menciptakan kemudahan berusaha dan mengurangi hambatan birokrasi bagi para pelaku usaha, termasuk pelaku usaha berbasis syariah dan halal.
Birokrasi yang semakin lincah dan terintegrasi dinilai dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya saing Indonesia dalam ekosistem ekonomi syariah global. Reformasi birokrasi tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap dunia usaha dan masyarakat.
Kementerian PANRB juga terus mendorong transformasi pemerintahan digital yang terintegrasi. Salah satu fokusnya adalah meningkatkan interoperabilitas data sekaligus menyederhanakan berbagai aplikasi pemerintah.
Dalam konteks ekonomi syariah, integrasi data diharapkan dapat membantu pemerintah memperoleh gambaran yang lebih akurat dan terkini mengenai kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian nasional. Data yang lebih terintegrasi akan mendukung penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Selain itu, MES diharapkan tidak hanya berperan sebagai komunitas, tetapi juga menjadi penghubung bagi berbagai pelaku ekonomi. Dengan peran tersebut, MES dapat ikut membangun ekosistem ekonomi syariah yang saling terhubung dari tingkat pelaku usaha hingga pasar.
Ketua Umum PP MES Rosan Roeslani menekankan perlunya konsolidasi berbagai pihak untuk meningkatkan posisi Indonesia dalam SGIE. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah juga perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari produksi, pembiayaan, sertifikasi, distribusi, akses pasar, konsumsi hingga ekspor.
Sinergi antara pemerintah, MES, pelaku usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi modal penting dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional.
Melalui reformasi birokrasi yang semakin adaptif, digital, dan terintegrasi, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk menciptakan iklim yang mendukung pertumbuhan ekonomi syariah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing Indonesia sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
