Jakarta, Suarabersama.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan penjelasan terkait kenaikan harga LPG nonsubsidi ukuran 5 kg dan 12 kg. Ia menegaskan bahwa penyesuaian harga tersebut mengikuti mekanisme pasar.
Sementara itu, untuk LPG subsidi 3 kg, pemerintah memastikan tidak ada kenaikan harga karena produk tersebut mendapatkan subsidi langsung dari negara.
“Yang tidak bersubsidi itu dipakai oleh industri, restoran, hotel. Jadi itu memang tidak kita atur harganya, jadi menyesuaikan dengan harga pasar, begitu bos,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (20/4).
Bahlil menjelaskan bahwa kondisi stok LPG nasional saat ini berada dalam posisi aman, bahkan melampaui standar minimum yang telah ditetapkan pemerintah.
“Laporan dari kami standar minimum di atas 10 hari kok, di atas standar minimum nasional, aman,” tutur Bahlil.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa harga LPG nonsubsidi bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan harga global. Ketika harga energi dunia turun, maka harga LPG nonsubsidi di dalam negeri juga akan ikut menyesuaikan.
“Pasti (turun). Jadi kan ada formulasinya. Dulunya itu kan pakai harga Saudi Aramco. Jadi kalau harga dunia turun, dia pasti turun juga. Kalau harga dunia naik, ya naik,” terangnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tetap hadir untuk seluruh masyarakat, namun prioritas utama diberikan kepada kelompok yang membutuhkan melalui subsidi energi.
“Negara itu hadir untuk membantu semua rakyat, tetapi prioritasnya adalah saudara-saudara kita yang tidak mampu,” kata Bahlil.
Ia juga memastikan bahwa harga LPG subsidi 3 kg tetap stabil dan tidak akan mengalami kenaikan, sesuai dengan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau yang subsidi tetap. Saya hanya bisa menjamin harga subsidi karena itu adalah perintah Presiden,” tegasnya.
Selain itu, Bahlil turut menyoroti masih adanya praktik penggunaan LPG subsidi oleh kelompok masyarakat mampu yang dinilai tidak tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya penyaluran subsidi yang adil agar benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
“Masa orang dengan pendapatan di atas Rp500 juta per bulan disuruh pakai LPG 3 kilo?,” ujarnya. (*)
