BANDA ACEH, suarabersama.com – Pemerintah Aceh mendorong agar cadangan gas raksasa yang ditemukan di Blok South Andaman tidak hanya dieksploitasi untuk kepentingan nasional, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan perekonomian daerah.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menegaskan Aceh tidak ingin sekadar menjadi penonton di tengah potensi besar yang dimiliki wilayahnya. Karena itu, pemerintah daerah meminta agar pengolahan gas dilakukan di daratan melalui fasilitas Onshore Receiving Facility (ORF) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe.
Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Nasri Djalal, mengatakan aspirasi tersebut telah disampaikan secara resmi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Menurutnya, Aceh mengajukan dua permintaan utama, yakni pengolahan gas dilakukan di darat, bukan menggunakan fasilitas terapung di laut atau Floating Production Storage and Offloading (FPSO), serta alokasi sebagian produksi gas untuk memenuhi kebutuhan daerah.
Selain itu, Pemerintah Aceh juga meminta agar persetujuan Plan of Development (PoD) ditunda sementara hingga terdapat kejelasan mengenai manfaat yang akan diterima daerah dari proyek strategis tersebut.
Nasri menjelaskan, produksi awal gas dari Blok Andaman diperkirakan mencapai sekitar 300 juta kaki kubik standar per hari (MMSCFD). Sebagian besar produksi telah direncanakan untuk kebutuhan industri, termasuk pasokan bagi PT Pupuk Iskandar Muda, pembangkit listrik PLN, dan kawasan industri di Sumatera Utara.
Namun, masih terdapat sisa kapasitas yang berpotensi dialirkan keluar Aceh melalui jaringan pipa. Kondisi inilah yang menjadi perhatian pemerintah daerah karena dikhawatirkan tidak memberikan dampak ekonomi yang optimal bagi masyarakat Aceh.
Di sisi lain, Aceh juga menghadapi tantangan dalam memanfaatkan gas tersebut secara maksimal. Selain kesiapan infrastruktur, kemampuan industri lokal untuk menyerap pasokan gas dalam jumlah besar masih menjadi pertanyaan.
Faktor harga juga menjadi pertimbangan penting. Gas dari proyek Mubadala Energy diperkirakan memiliki harga sekitar 9 dolar AS per MMBTU, yang dinilai cukup tinggi bagi sebagian pelaku industri di daerah.
Meski demikian, Pemerintah Aceh berharap pengembangan Blok Andaman dapat menjadi momentum kebangkitan industri dan ekonomi daerah, dengan hilirisasi yang memberikan nilai tambah serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat. (kls)
