JAKARTA, suarabersama.com – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman membela intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang belakangan menjadi sorotan sejumlah pihak. Menurutnya, diplomasi tingkat kepala negara tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh pertemuan virtual.
Dudung menegaskan bahwa banyak agenda strategis yang membutuhkan kehadiran langsung seorang presiden. Hubungan antarnegara, kata dia, tidak hanya dibangun melalui komunikasi formal, tetapi juga lewat pertemuan tatap muka yang mampu memperkuat kepercayaan dan komitmen antar pemimpin.
“Tidak semua persoalan kenegaraan bisa diselesaikan melalui Zoom atau sambungan telepon. Ada agenda strategis yang memerlukan kehadiran langsung kepala negara,” ujarnya.
Menurut Dudung, situasi global yang saat ini diwarnai ketidakpastian ekonomi dan konflik geopolitik membuat peran diplomasi semakin penting. Dalam kondisi tersebut, Presiden harus aktif membangun komunikasi dengan negara-negara mitra guna menjaga kepentingan nasional Indonesia.
Ia menilai tugas kepala negara tidak hanya mengurus persoalan domestik, tetapi juga memastikan posisi Indonesia tetap kuat di tengah dinamika internasional. Diplomasi luar negeri dinilai berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat kerja sama pertahanan, serta memperluas peluang investasi dan perdagangan.
Karena itu, Dudung meminta publik tidak sekadar membandingkan jumlah kunjungan luar negeri antara satu presiden dengan presiden lainnya. Setiap pemerintahan, menurutnya, menghadapi tantangan dan kebutuhan diplomasi yang berbeda.
“Setiap pemimpin memiliki strategi dan pendekatan masing-masing sesuai kondisi yang dihadapi pada zamannya,” kata Dudung.
Pernyataan tersebut merespons kritik mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal yang menilai frekuensi lawatan luar negeri Presiden Prabowo cukup tinggi pada awal masa pemerintahannya.
Dino mempertanyakan efektivitas sejumlah kunjungan tersebut dan menilai sebagian agenda diplomasi dapat didelegasikan kepada Menteri Luar Negeri, duta besar, atau pejabat terkait lainnya. Ia juga menyoroti besarnya biaya yang harus dikeluarkan negara untuk setiap perjalanan luar negeri presiden.
Selain itu, Dino menyarankan agar pemerintah memanfaatkan teknologi komunikasi seperti konferensi video untuk agenda yang tidak memerlukan kehadiran langsung kepala negara.
Meski demikian, pemerintah menilai diplomasi tingkat tinggi tetap memiliki nilai strategis yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh komunikasi jarak jauh. Pertemuan langsung antar pemimpin negara dianggap penting untuk membangun kepercayaan, memperkuat kerja sama, dan memperjuangkan kepentingan Indonesia di tengah persaingan global yang semakin kompleks. (kls)
