Suarabersama.com – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi Aceh setelah bencana untuk memastikan penanganan dan pemulihan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.
Dalam kunjungannya pada Kamis (6/8/2026), Gibran memantau perkembangan proses pemulihan sekaligus berdialog untuk menyerap aspirasi masyarakat yang terdampak bencana. Peninjauan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan kebutuhan dasar dan pemulihan infrastruktur dapat segera ditangani.
“Pemerintah terus bekerja secara optimal untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan layanan dasar di Aceh,” kata Gibran.
Gibran mengakui masih terdapat sejumlah persoalan dan tantangan yang perlu segera diselesaikan dalam proses pemulihan pascabencana. Oleh karena itu, pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, masukan, serta kritik yang konstruktif sebagai bahan evaluasi kebijakan.
Menurutnya, berbagai masukan dari masyarakat diperlukan agar langkah pemulihan yang dilakukan pemerintah dapat benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan warga di wilayah terdampak.
Dalam kunjungan tersebut, Gibran juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang ikut terlibat dalam proses penanganan bencana. Dukungan tersebut datang dari pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, relawan, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, serta masyarakat yang secara bersama-sama membantu proses pemulihan.
Gibran menilai semangat gotong royong menjadi salah satu kekuatan penting dalam menghadapi situasi pascabencana. Namun, ia menegaskan bahwa pemulihan infrastruktur yang aman dan layak tetap menjadi tanggung jawab pemerintah.
“Semangat gotong royong ini sangat berharga, namun pembangunan infrastruktur yang aman dan layak pakai adalah tanggung jawab negara. Pemerintah akan terus mengawal penyelesaiannya agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman,” pungkasnya.
Melalui peninjauan tersebut, pemerintah menunjukkan komitmen untuk terus mengawal proses rehabilitasi dan pemulihan di Aceh hingga masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal serta memperoleh layanan dasar dan infrastruktur yang memadai. (*)
