Suarabersama.com – TNI menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebebasan berpendapat sebagai bagian dari prinsip demokrasi yang dianut Indonesia. Melalui keterangan resmi Pusat Penerangan (Puspen) TNI, institusi militer tersebut menyatakan setiap warga negara memiliki hak menyampaikan aspirasi, kritik, maupun pendapat secara terbuka dan bertanggung jawab.
“TNI memandang bahwa ruang demokrasi harus dijaga bersama oleh seluruh elemen bangsa, termasuk oleh aparat negara, masyarakat sipil, dan institusi lainnya,” demikian bunyi pernyataan resmi yang diterima pada Senin (26/5).
Pernyataan itu disampaikan di tengah sorotan publik terkait dugaan intimidasi terhadap sejumlah warga sipil yang mengkritisi revisi UU TNI maupun keterlibatan prajurit aktif di ranah sipil. Beberapa kasus yang mencuat antara lain dugaan intimidasi terhadap mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) yang mengajukan gugatan UU TNI ke Mahkamah Konstitusi (MK), hingga penulis opini di media daring.
TNI menegaskan tetap memegang prinsip netralitas dan membantah terlibat dalam upaya membungkam kritik masyarakat. Institusi tersebut menekankan tugas utama TNI adalah menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia.
“Segala bentuk intimidasi terhadap individu maupun kelompok yang menyampaikan pendapat secara sah dan damai merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan,” tulis Puspen TNI.
Mabes TNI juga mengimbau masyarakat yang merasa mengalami intimidasi atau tekanan agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian guna diproses sesuai hukum yang berlaku. Aparat penegak hukum dinilai memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan mengungkap pelaku sebenarnya.
“Mari sama sama kita cari, selidiki, temukan, siapa pelaku sebenarnya, sehingga tidak saling curiga dan membuat narasi, framing yang menyudutkan satu institusi,” lanjut keterangan tersebut.
Selain itu, TNI meminta masyarakat tetap waspada terhadap provokasi maupun penggiringan opini yang dinilai dapat memecah belah publik. TNI juga menegaskan menolak berbagai tuduhan tanpa bukti yang kredibel.
“Kami menolak keras segala bentuk tuduhan yang diarahkan kepada TNI tanpa bukti, data, fakta yang kredibel dan sah. TNI tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan-tindakan intimidatif terhadap warga yang menjalankan hak konstitusionalnya dalam menyampaikan pendapat,” tegasnya. (*)
