Suarabersama.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus memperkuat pengawasan terhadap implementasi registrasi kartu SIM berbasis biometrik guna memastikan perlindungan data pelanggan serta meningkatkan keamanan layanan telekomunikasi nasional. Langkah ini dilakukan untuk mencegah berbagai praktik yang berpotensi merugikan masyarakat dalam proses registrasi kartu prabayar.
Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengungkapkan bahwa pihaknya masih menemukan sejumlah praktik yang tidak sesuai ketentuan saat melakukan pemantauan di lapangan. Salah satunya adalah penggunaan data biometrik penjual untuk mengaktifkan kartu SIM sebelum diserahkan kepada pelanggan.
“Masih ada yang mau coba-coba gitu ya. Kartu diaktivasi dengan wajahnya, dibawa oleh customer, setelah customer pakai, kemudian di-unregister, jadi customer-nya merugi,” kata Edwin.
Menurut Edwin, setiap kartu SIM harus diregistrasikan menggunakan identitas dan data biometrik pemilik yang sebenarnya agar hak pelanggan tetap terlindungi dan data kepemilikan nomor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Ini praktik-praktik di lapangan yang harus diperhatikan. Kita sekarang eranya kejujuran, apa yang kita pakai itu harus atas nama kita,” tuturnya.
Komdigi juga terus berkoordinasi dengan seluruh operator seluler untuk memastikan penerapan registrasi biometrik berjalan secara transparan, akurat, dan sesuai regulasi. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan keamanan identitas digital masyarakat sekaligus memperkuat tata kelola layanan telekomunikasi.
Berdasarkan hasil pemantauan, Komdigi mencatat tingkat kepatuhan terhadap implementasi registrasi biometrik terus menunjukkan perkembangan positif.
“Sudah lebih banyak yang comply daripada yang tidak, tapi yang tidak ini semoga semakin lama semakin menghilang dan kita bisa berjalan dengan lebih baik lagi,” pungkas Edwin.
Melalui penguatan pengawasan dan penerapan registrasi biometrik yang konsisten, Komdigi berharap masyarakat semakin terlindungi dari penyalahgunaan identitas, sementara ekosistem layanan telekomunikasi nasional menjadi lebih aman, tertib, dan terpercaya. (hni)
