Jakarta, suarabesama.com – Pemerintah China merespons polemik rencana pemberian izin lintas udara bagi militer Amerika Serikat di wilayah Indonesia. Beijing menekankan agar setiap bentuk kerja sama pertahanan tetap menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyatakan bahwa kebijakan pertahanan antarnegara harus merujuk pada prinsip yang diatur dalam ASEAN, termasuk komitmen menjaga perdamaian dan tidak mengancam kedaulatan negara lain.
Ia juga menyinggung Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia yang menegaskan larangan penggunaan wilayah suatu negara untuk aktivitas yang berpotensi merugikan negara lain di kawasan.
Minta Pertimbangan Matang
China menilai kerja sama pertahanan seharusnya tidak diarahkan untuk kepentingan pihak ketiga maupun memicu ketegangan geopolitik. Beijing mengingatkan agar langkah tersebut tidak mengganggu stabilitas regional yang selama ini dijaga bersama.
Pernyataan ini muncul di tengah mencuatnya proposal dari Washington terkait izin “blanket overflight” atau akses lintas udara bagi pesawat militer AS di Indonesia.
Indonesia Masih Kaji Usulan
Pemerintah Indonesia sendiri menegaskan bahwa usulan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan final. Yvonne Mewengkang menyebut pemerintah masih mengkaji secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan kedaulatan wilayah udara.
Sejumlah pejabat juga memastikan bahwa rencana izin lintas udara tidak termasuk dalam kesepakatan kerja sama pertahanan Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) yang baru disepakati kedua negara.
Isu Sensitif di Tengah Dinamika Global
Wacana ini dinilai sensitif karena posisi strategis Indonesia di jalur Indo-Pasifik. Pemerintah pun menegaskan bahwa setiap kerja sama pertahanan akan tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif serta tidak mengorbankan kedaulatan nasional.
Di tengah rivalitas global yang meningkat, Indonesia berupaya menjaga keseimbangan hubungan dengan berbagai negara tanpa terjebak dalam konflik kepentingan kawasan. (kls)
