JAKARTA – Pemangkasan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memunculkan perdebatan mengenai kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam membiayai program prioritas pemerintah tersebut. Sejumlah pihak menilai kebijakan itu perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak memunculkan spekulasi di masyarakat.
Jurnalis senior Hersubeno Arief mempertanyakan apakah pengurangan anggaran tersebut merupakan bagian dari efisiensi belanja atau menjadi sinyal bahwa kemampuan fiskal negara menghadapi keterbatasan.
Menurutnya, penyesuaian anggaran yang cukup besar memunculkan pertanyaan mengenai keberlanjutan program yang sejak awal menjadi salah satu agenda utama pemerintah.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan anggaran MBG tahun 2026 dipangkas dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun atau berkurang Rp67 triliun.
Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah memperkirakan alokasi anggaran pada 2027 juga akan mengalami penyesuaian signifikan. Dari rencana awal Rp335 triliun, anggaran diproyeksikan turun menjadi Rp174 triliun atau berkurang sekitar Rp161 triliun. Jika dibandingkan dengan pagu 2026 yang telah direvisi menjadi Rp268 triliun, penurunannya masih mencapai sekitar Rp94 triliun.
Di sisi lain, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) mulai mengevaluasi sasaran penerima manfaat program. Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah menghentikan sementara pemberian MBG bagi siswa dari keluarga mampu, khususnya di tingkat SMA dan sekolah yang dinilai memiliki kemampuan ekonomi lebih baik.
Dengan penyesuaian tersebut, jumlah penerima manfaat diperkirakan berkurang sekitar delapan juta anak.
Ke depan, pemerintah akan memfokuskan program kepada kelompok yang dinilai paling membutuhkan, seperti anak-anak dari keluarga kurang mampu, masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), ibu hamil, serta balita sebagai bagian dari upaya menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. (kls)
